PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan selama 12 kali berturut-turut bukan berarti seluruh pengelolaan keuangan daerah telah sempurna.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo saat menyampaikan jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi pendukung DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

"Opini WTP merupakan capaian yang patut kita syukuri. Namun, hal tersebut bukan berarti seluruh pengelolaan keuangan telah sempurna," kata Edy Pratowo seperti dikutip Borneonews pada Selasa, 7 Juli 2026.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, capaian opini WTP selama 12 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi yang baik antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas.

Dalam kesempatan itu, Edy juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi pendukung DPRD yang pada prinsipnya menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. (HERMAWAN DP/y)