BORNEONEWS, Pulang Pisau - Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa'i meminta seluruh posko penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tingkat kecamatan segera diaktifkan sebagai langkah pencegahan dini.
Hal itu disampaikan Ahmad Rifa'i saat menghadiri rapat pembentukan Pos Komando (Posko) dan Pos Lapangan penanganan karhutla di Kantor BPBD Kabupaten Pulang Pisau, Senin, 24 Agustus 2026.
Rifa'i mengatakan, pengaktifan posko di setiap kecamatan penting untuk mempercepat koordinasi dan penanganan apabila ditemukan titik api maupun potensi karhutla.
"Hari ini saya mengkoordinasikan terkait rapat di BPBD ini adalah bagaimana pencegahan lebih awal, terutama diaktifkannya semua posko-posko di tiap kecamatan," kata Rifa'i.
Menurutnya, posko tersebut tidak hanya menjadi tempat koordinasi pemerintah, tetapi melibatkan seluruh unsur yang memiliki peran dalam penanganan karhutla.
Koordinasi dilakukan bersama pemerintah desa, kecamatan, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga pihak perusahaan.
Ia menekankan pentingnya identifikasi dan investigasi dilakukan secara cepat ketika terjadi kebakaran. Langkah tersebut diperlukan agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
"Saya ingin jangan sampai terjadi keterlanjuran seperti yang terlalu besar. Makanya identifikasi, investigasi harus lebih cepat. Jangan sampai terjadi keterlanjuran," tegasnya.
Selain mengaktifkan posko di kecamatan, Rifa'i juga meminta jajarannya melakukan identifikasi terhadap kondisi karhutla yang terjadi di wilayah Tumbang Nusa.
Apabila kondisi di wilayah tersebut sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan penanganan lebih besar, maka kekuatan dan sumber daya akan digeser ke pusat penanganan di BPBD Kabupaten Pulang Pisau.
"Saya juga memerintahkan mereka identifikasi kejadian yang ada di Tumbang Nusa. Kalau memang di sana sudah memenuhi, kita pergeseran ke pusat kita di BPBD Kabupaten," ujarnya.
Terkait kebutuhan anggaran penanganan karhutla, Rifa'i mengatakan pemerintah daerah akan membahas kemungkinan pergeseran anggaran dari sejumlah perangkat daerah.
Pembahasan tersebut juga berkaitan dengan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla.
"Ini pergeseran anggaran dari dinas-dinas. Ini makanya mau kami rapatkan dengan BKAD untuk BTT," jelasnya.
Rifa'i menegaskan, kesiapsiagaan dan kecepatan penanganan menjadi kunci agar karhutla tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. (RETHA/)
