BORNEONEWS, Palangka Raya – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kemarau menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Upaya pencegahan dan penanganannya diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Barito Timur.
Bupati Barito Timur M Yamin menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah daerah dan para pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit se-Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat, 4 September 2026.
Rakor yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB tersebut membahas langkah strategis menghadapi potensi karhutla yang meningkat seiring kondisi kemarau. Pemerintah dan dunia usaha didorong memperkuat kesiapsiagaan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Dalam forum tersebut, Yamin hadir bersama sejumlah kepala daerah serta pimpinan perusahaan perkebunan yang beroperasi di Barito Timur. Kehadiran pihak perusahaan menjadi bagian penting dalam membangun pola penanganan karhutla yang lebih terpadu, mengingat kawasan perkebunan memiliki wilayah yang luas dan beririsan dengan kawasan rawan kebakaran.
Bupati M Yamin menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi langkah utama sebelum kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat maupun lingkungan.
“Kita harus mengutamakan pencegahan dan kesiapsiagaan. Jangan sampai ketika api sudah membesar baru kita bergerak. Pemerintah dan perusahaan harus sama-sama siap, baik personel maupun peralatan,” ujarnya.
Menurut Yamin, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, mulai dari pemantauan wilayah rawan, peningkatan kesiapan personel, penyediaan sarana pemadaman, hingga percepatan respons ketika ditemukan titik api.
Ia juga menilai keterlibatan perusahaan perkebunan dalam pengendalian karhutla sangat penting karena dampak kebakaran tidak berhenti pada kawasan yang terbakar. Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, sementara kerusakan lingkungan akibat kebakaran juga berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih panjang.
“Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini tanggung jawab kita bersama. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus diperkuat agar setiap kejadian bisa segera ditangani dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” katanya.
Bagi Barito Timur, penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daerah tetap aman dari ancaman karhutla selama musim kemarau. Pemerintah daerah berharap kesiapan seluruh pihak dapat mempercepat penanganan di lapangan sekaligus menekan potensi munculnya kebakaran baru.
Rakor tersebut diharapkan menghasilkan langkah yang semakin terintegrasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha, sehingga upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan efektif di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Barito Timur. (AGUSTINUS BOLE MALO/H)
