BORNEONEWS, Palangka Raya – Proporsi anggaran dalam APBD perubahan 2017 dianggap ‘jomplang’ oleh DPRD Kalteng. Ini karena alokasi belanja langsung (BTL) terhadap total belanja hanya berkisar 39,55% berbanding alokasi 60,55% untuk belanja tidak langsung (BTL).
Menurut DPRD, kondisi ini bukan hal yang ideal. Namun Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran memiliki jawaban tersendiri menanggapi persoalan ini.
Menurut gubernur, ada persoalan yang memicu kenapa alokasi BTL meningkat, dan berbeda kondisi APBD murni 2017 yang hampir ideal diangka 45 persen berbanding 55 persen. Yaitu bergesernya aparatur sipil negara (ASN) yang penggajiannya dibiayai Pemprov akibat peralihan kewenangan.
Kondisi ini dipicu adanya pergeseran penggajian pegawai dari semula dibiayai pemerintah kabupaten/kota menjadi kewajiban pemerintah provinsi.
“Nah kepindahan guru SMA/SMK itu pasti mengakibatkan pembiayaan cukup besar untuk menggaji mereka. Belum lagi dinas kehutanan, dinas pertambangan, dan beberapa dinas yang kewenangannya dipindah. Andai kata tidak ada itu, skema mungkin sama-sama antara proporsi untuk BTL dan BL,”ungkap Sugianto.
Lalu solusinya apa? gubernur muda ini rupanya punya trik agar tidak banyak anggaran terkonsentrasi pada beban pengeluaran biaya aparatur alias gaji pegawai. Yaitu dengan menyetop sementara pegawai yang mengajukan mutasi.
“Perpindahan pegawai Pemkab ke pemprov kita tahan dulu. Penerimaan honorer akan diperketat. Kita sudah sampaikan ke bupati bahwa usulan perpindahan ASN kita tahan. Sekarang kan sedang gelombang besar untuk ajukan perpindahan itu. Saya harap jangan sampai nanti habis terkuras untuk gaji pegawai saja,” tutupnya. (ROZIQIN/B-6)
