BORNEONEWS, Sampit - Nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Alang Arianto dicatut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menipu.
Pelaku diduga memanfaatkan adanya rencana pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kotim, ternyata membuat sebagaian oknum memanfaatkan untuk mengeruk keuntungan.
Beruntung, hingga saat ini belum ada laporan warga yang menjadi korban. Namun mereka sudah dimintai uang berjuta-juta, dengan dijanjikan lulus dalam seleksi CPNS tersebut.
"Sudah ada yang bertanya kepada saya apakah betul kalau ingin lulus harus membayar Rp2,7 juta dulu. Dan penipu tersebut membawa nama saya," ujar Alang, Rabu (7/2/2018).
Hingga saat ini belum ada yang tertipu dan belum sempat mentrasfer uang yang diminta oleh penipu tersebut. Karena para calon korban langsung mengkonfirmasi kepada kepala BKD.
--page
"Saya berharap jangan sampai ada yang jadi korban, karena itu semata-mata penipuan," kata Alang.
Modus penipuan yang dilakukan pelaku menggunakan telepon genggam untuk menghubungi calon korban. Di mana dalam perbincangan, dirinya mengaku sebagai Kepala BKD Kotim Alang Arianto.
Setelah itu, penipu langsung menawarkan apakah ingin lulus seleksi CPNS atau tidak. Kalau ingin lulus, maka harus menyediakan uang sebesar Rp2,7 juta, dan dikirim melalui rekening.
Dalan upaya penipu, ada beberapa warga yang mengaku dihubungi oleh penipu tersebut dengan modus itu juga.
Bahkan tetangga kepala BKD juga dihubungi orang tersebut. Beruntung mereka tidak langsung percaya dan enggan mentrasfer uang yang diminta.
--page
"Beruntung mereka tidak langsung percaya, dan lepas dari penipuan tersebut" kata Alang.
Alang juga menegaskan ia tidak pernah melakukan hal tersebut, dan itu murni penipuan. Masyarakat diminta tidak percaya hal tersebut. Kalau ada yang menghubungi dengan modus tersebut, maka segera laporkan kepada pihak BKD agar dapat ditindaklanjuti.
Belum lama ini Pemkab Kotim mengusulkan sebanyak 1.417 formasi calon pegawai negeri sipil ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Namun dirinya juga menegaskan, saat ini belum ada persetujuan dan kepastian kapan seleksi bisa dilaksanakan. Dan dirinya juga menegaskan, proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan untuk mencegah terjadi kecurangan, serta tidak memungut biaya apapun untuk kelulusan. (MUHAMMAD HAMIM/B-5)
