BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Rudianur prihatin dengan kondisi hutan yang kian menipis. Dari itu, dia mendorong agar ada langkah pemkab untuk rehabilitasi hutan.
"Begitu juga dengan hutan konservasi milik perusahaan harus sesuai dengan standarisasi. Kita harus prihatin dengan hutan kita yang kian menipis," kata Rudianur, Selasa (3/4/2018).
Selain itu juga pemerintah harus mendorong agar masyarakat mengelola dan menanam kembali lahan-lahan kosong. Terutama dengan tanaman yang bernilai ekonomis di lahan kritis.
Menurutnya saat ini kondisi hutan itu terbagi dari hutan asli dan hutan tetapi tidak ada pohon atau hutan kritis. Hutan kritis ini harus ditanam kembali, dan masyarakat bisa difasilitasi pemkab.
Rudianur prihatin kondisi hutan yang jadi andalan resapan air kini banyak punah. Dikhawatirkan, ke depan akan menyebabkan Kotim semakinn rawan diterjang banjir.
Rudianur mengatakan, data kehutanan menyebutkan, secara persentase saja sisanya hanya sekitar 25 persen. Itupun 10 persennya berupa kawasan hutan yang tidak ada pohonnya lagi (lahan kritis).
Idealnya kawasan hutan yang tersisa minimal 40 persen. Sedangkan 60 persennya digunakan untuk kawasan investasi kehutanan dan perkebunan, termasuk juga permukiman.
Berdasarkan peta 2.529, kawasan hutan di Kotim sebenarnya masih ada sebesar 70 persen. Namun dengan adanya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, sisanya tinggal 30 persen dari 1.554.456 hektare total luas wilayah Kotim.
Gencarnya investor menanamkan modal dalam dua dekade terakhir berimbas pada tergerusnya kawasan hutan menjadi kian menipis, bahkan di bawah angka ideal.
Kotim memiliki luas wilayah 16.496 km persegi. Dihuni 400.658 jiwa. Dan saat ini terancam tidak memiliki hutan cadangan. Sebab yang tersisa hanya 25 persen dari total luasan hutan sebelumnya. (NACO/B-11)
FOTO: Ketua Komisi II DPRD Kotim, Rudianur.
