BORNEONEWS, Sampit - Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Parimus menilai keberadaan perkebunan kelapa sawit di Kotim selama ini belum memberi kontribusi yang signifikan terhadap daerah. Kontribusinya justru lebih banyak masuk ke pemerintah pusat.
Di sini, lanjut Parimus, peluang di depan mata. Apalagi pemkab sudah punya dasar hukumnya yakni Perda tentang BUMD sehingga tidak salah untuk dikembangkan.
"Jadi kita bukan cuma bicara keuntungan, tapi upaya menyelamatkan petani sawit. Kita jangan mengemis kepada perusahaan swasta. Kita harus mandiri karena potensinya sangat besar untuk kita kembangkan," katanya, Sabtu (5/5/2018).
Data sementara saat ini, lanjut dia, ada sekitar 1.800 petani kelapa sawit milik masyarakat dengan total luas kebun mencapai 22.000 hektare. Jumlah di lapangan dipastikan lebih besar karena petani sawit yang terdata baru sekitar 60%.
Salah satu upaya, lanjut dia, dengan membangun pabrik kelapa sawit untuk menyelamatkan petani lokal sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.
--page
Pabrik itu nantinya dapat membantu petani lokal untuk menjual hasil panen kebun sawit secara mudah, tidak seperti terjadi sekarang. Dia ingin pemerintah tidak takut. Jika belum mampu mandiri, maka BUMD bisa bekerja sama dengan pihak ketiga.
Perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit juga tidak perlu takut tersaingi dengan pabrik kelapa sawit yang akan dibangun pemerintah karena targetnya adalah sawit milik petani sehingga tidak mengganggu perusahaan. (NACO/B-2)
