Majelis MK menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus dilakukan perubahan dengan memuat substansi yang jelas dan tegas berkaitan definisi tindak pidana militer dan tindak pidana umum
ANTARA
Suka:0Komentar:0Lenny Damaik, Pemohon lainnya berterima kasih kepada MK karena telah mengabulkan permohonannya
ANTARA
Suka:0Komentar:0Menurut Mahkamah, perubahan UU Peradilan Militer harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar mengubah makna frasa "tindak pidana" dalam Pasal 9 angka 1 undang-undang tersebut
ANTARA
Suka:0Komentar:0Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara serius, objektif, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Tandyo mengatakan perubahan Undang-Undang bukan hanya menjadi kewenangan TNI Angkatan Darat
ANTARA
Suka:0Komentar:0Bahlil menjelaskan turunnya stok Pertalite diakibatkan oleh pergeseran konsumen dari yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax, kini beralih menjadi Pertalite. Peralihan tersebut disebabkan oleh disparitas harga antara Pertalite dengan Pertamax.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Dominasi yuridiksi Peradilan Militer atas Peradilan Umum dinilai bertentangan dengan prinsip negara demokrasi konstitusional yang menetapkan kekuasaan sipil di atas kekuasaan militer
ANTARA
Suka:0Komentar:0Sejauh ini, ia pun menyampaikan berbagai temuan terkait fasilitas mewah di Lapas Cibinong masih diproses dengan ketentuan internal Kementerian Imipas.
ANTARA
Suka:0Komentar:0"Begitu ada masalah baru kondisi dicari, diperbaiki, dibuat undang-undang, sering kali begitu. Nah, ini yang perlu mungkin mengubah mindset, yaitu bagaimana mengantisipasi masalah yang akan muncul, dan baru membuat aturannya,"
ANTARA
Suka:0Komentar:0Ketiga aspek tersebut menjadi fokus dalam pemberdayaan pengusaha perempuan agar mampu memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas usaha, dan menjangkau lebih banyak pembeli mancanegara.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Ucapan selamat itu diunggah Sjafrie dalam akun Instagramnya @sjafrie.sjamsoeddin bersamaan dengan foto mereka bertiga usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10).
ANTARA
Suka:0Komentar:0"Pencatatan yang akurat harus menjadi kebiasaan dalam setiap proses kerja. Bagi kami, pencatatan menjadi nomor satu. Data harus akurat, tidak boleh salah menyampaikan,
ANTARA
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berbasis kemampuan nyata, bukan…
ANTARA
Suka:0Komentar:0Peninjauan ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dan TNI Polri dalam mempercepat penanganan karhutla, sekaligus mencegah api meluas di kawasan konservasi tersebut.
Fahrul Haidi
Suka:0Komentar:0Kepala Desa Sungai Bakau, Sudarso, mengatakan kondisi cuaca yang belum bersahabat berdampak langsung terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari hasil laut.
Fahrul Haidi
Suka:0Komentar:0"Perlu ada penguatan sinergi dunia usaha dengan pemerintah agar produk-produk Indonesia makin gencar masuk ke India, salah satunya melalui pemenuhan sertifikasi yang dipersyaratkan oleh otoritas India,"
ANTARA
Suka:0Komentar:0Dari lima provinsi tertinggi, Kalimantan Tengah berada di urutan pertama secara nasional dengan 307.845 titik hotspot, jauh di atas provinsi lainnya.
Pathur Rahman
Suka:0Komentar:0"Kita coba diskusikan sampai di mana sebetulnya perjalanan undang-undang tersebut ya, karena memang saya tidak terlalu menanganinya, nanti mungkin ke depan mudah-mudahan saya coba pelajari,"
ANTARA
Suka:0Komentar:0"Untuk prakiraan cuaca Indonesia kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang,"
ANTARA
Suka:0Komentar:0Pihak bandara masih melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh terkait kondisi jarak pandang.
Pathur Rahman
Suka:0Komentar:0
