Bahlil Boyong Sejumlah Menteri ke Pelantikan DPD Golkar Bali
Bahlil merinci satu per satu menteri dan pejabat negara yang diboyongnya ke Bali untuk mendampingi agenda penting partai berlogo pohon beringin tersebut
ANTARA
Suka:0Komentar:0Politik
Komisi I DPR: Reshuffle Jangan Sekadar Ganti Orang, Harus Terlihat dari Kinerja
Komisi I DPR menilai reshuffle Prabowo harus menjadi momentum memperkuat kinerja pemerintahan, bukan sekadar pergantian pejabat.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
DPR Setujui Pergantian Kapolri, Puan: Listyo Sigit Diberhentikan karena Sudah Waktunya
DPR RI menyetujui pemberhentian dengan hormat Listyo Sigit Prabowo dan menetapkan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Usai Tinggalkan Kursi Kapolri, Listyo Sigit Bersiap Pimpin Kantor Staf Presiden
Listyo Sigit Prabowo mengonfirmasi akan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan setelah meninggalkan jabatan Kapolri dan digantikan Suyudi Ario Seto.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Prabowo Dijadwalkan Lantik Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri Hari Ini
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada Kamis, 1 Oktober 2026 siang di Istana Kepresidenan.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
RUU Perampasan Aset Masih Disusun, Komisi III Himpun Masukan dari Hampir 60 Pihak
Komisi III DPR RI telah menghimpun masukan dari hampir 60 pihak terkait RUU Perampasan Aset. Draf masih disusun sebelum dibahas bersama pemerintah.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Teras Narang DPD: Penanganan Karhutla Perlu Perhatikan Realitas Kehidupan Masyarakat
Anggota DPD RI Agustin Teras Narang meminta penanganan Karhutla di Kalteng tetap memperhatikan kearifan lokal, realitas masyarakat dan penegakan hukum berbasis fakta.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Zigo jadi Calon Tunggal Ketum AMPI dengan Dukungan 26 DPD
Sekretaris Steering Committee (SC) Munas X AMPI Steven Risakotta mengatakan berkas pencalonan Zigo telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Raperda Jasa Lingkungan Kaltim Dibahas, Skema Pembayaran dan Bagi Manfaat Jadi Sorotan
Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup Kaltim tengah dimatangkan dengan fokus pada skema pembayaran, sinkronisasi aturan dan pembagian manfaat hingga masyarakat adat.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Teras Narang: Aturan 2 Hektare untuk Kearifan Lokal Bukan Celah Menipu
Teras Narang meminta aturan pembukaan lahan dua hektare dalam kerangka kearifan lokal tidak dianggap sebagai celah pelanggaran, di tengah rencana pemerintah mengevaluasi regulasi karhutla.
Testi Priscilla
Suka:0Komentar:0
Air Terasa Asin di Tiga Kecamatan, Krisis Air Baku Banjarmasin Disorot
Krisis air baku membuat pelanggan di tiga kecamatan Banjarmasin disebut menerima air terasa asin akibat meningkatnya kadar garam Sungai Martapura.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Temuan Fasilitas Mirip Apartemen di Lapas Cibinong Dibawa ke DPR
Komisi XIII DPR memanggil Ditjenpas membahas temuan fasilitas mirip apartemen di Lapas Cibinong. Lima pejabat lapas telah dinonaktifkan untuk pemeriksaan.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Teras Narang Dorong RUU Kota Palangka Raya Segera Dibentuk
Agustin Teras Narang mendorong pembentukan RUU Kota Palangka Raya karena dasar hukum ibu kota Kalteng tersebut masih merujuk UU Nomor 5 Tahun 1965.
Testi Priscilla
Suka:0Komentar:0
Ojol Minta Fleksibilitas Kerja Tetap Dijaga dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Komunitas ojol meminta fleksibilitas kerja tetap dipertimbangkan dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Komisi IX DPR memastikan aspirasi tersebut masuk bahan pembahasan.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Ini 15 Kabupaten/Kota di Kalimantan yang RUU-nya Dibawa ke Paripurna DPR
Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat membawa 15 RUU kabupaten/kota di Kalbar, Kalteng dan Kalsel ke paripurna. Berikut daftar lengkap 15 daerah tersebut.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Boni Hargens: Jurnalisme Warga Bisa Jadi Sumber Analisis Institusi Keamanan
Pengamat Boni Hargens menilai jurnalisme warga dapat menjadi sumber informasi terbuka untuk membantu institusi keamanan menganalisis perkembangan dan potensi gangguan.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Anggota DPR Nilai Alokasi 20 Persen APBN Cukup Wujudkan Pendidikan Gratis
Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan cukup mendukung pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Gerindra Sepakati Ambang Batas Parlemen 5 Persen
Gerindra dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Pemerintah Serahkan DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ke DPR
Pemerintah menyerahkan DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan kepada Komisi IX DPR RI dan menyoroti perlindungan pekerja, K3, penempatan tenaga kerja serta pengawasan.
Pariyanto Marman
Suka:0Komentar:0
Pansus DPD RI Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penyelesaian Konflik Papua
Pansus Papua DPD RI meminta pemerintah mengevaluasi strategi penyelesaian konflik di Papua dan menyusun peta jalan yang mengutamakan perlindungan warga sipil.
ANTARA
Suka:0Komentar:0