Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir berharap penghapusan aturan?presidential threshold?tidak menimbulkan carut marut dalam sistem perpolitikan Indonesia.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar aksi simbolis Cap Jempol Darah di Kantor Sekretariat DPD PDIP Kalteng, Jalan Ir. Soekarno, Palangka Raya, Jumat, 3 Januari 2025.
Pathur Rahman
Suka:0Komentar:0Partai Perindo mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 soal ambang batas persentase minimal pencalonan presiden dan wakil presiden atau?presidential threshold?menjadi kemenangan bagi rakyat Indonesia.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Tim Agustiar Sabran-Edy Pratowo optimistis dapat memenangkan gugatan pasangan Willy-Habib di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hermawan Dian Permana
Suka:0Komentar:0Anggota Komisi X DPR RI Gamal Albinsaid memandang adanya Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dapat mendesain anggaran pendidikan menjadi lebih tepat dan efektif.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan tidak ada niat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempersulit rakyat dengan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan fenomena politik liberal yang selama ini terjadi di Indonesia sudah terlalu banyak mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat?Cucun Ahmad Syamsurijal menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto, yang memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesas?12 persen pada kelompok barang mewah patut diapresiasi.
ANTARA
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa hubungan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat, walaupun Surya tidak…
ANTARA
Suka:0Komentar:0Tim Kuasa Hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran-Edy Pratowo siap menghadapi gugatan dari Willy M Yoshep-Habib Ismail Bin Yahya apabila masuk dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (EBR PK) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 3 Januari 2025.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Ketua tim kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran dan Edy Pratowo Bias Layar berharap gugatan yang dilayangkan oleh pasangan Willy Midel Yosep-Habib Ismail bin Yahya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dicabut.
Pathur Rahman
Suka:0Komentar:0Bintang Puspayoga enggan memberi komentar lebih jauh soal isu upaya mengganggu Kongres PDIP, menurut dia saat ini belum waktunya karena pencalonan ketua umum partai masih berproses
ANTARA
Suka:0Komentar:0Choi, dengan demikian, merupakan?orang ketiga yang menjabat sebagai presiden Korea Selatan?pada bulan ini
ANTARA
Suka:0Komentar:0Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Alvon Kurnia mengungkapkan bahwa kliennya belum ada rencana mengajukan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Mahkamah Konstitusi memiliki kapasitas penuh sembilan hakim namun saat ini kekurangan tiga anggota. Para hakim itu harus dicalonkan oleh parlemen
ANTARA
Suka:0Komentar:0Tahun 2024 merupakan masa peralihan politik mulai dari unsur legislatif hingga eksekutif dengan berbagai dinamikanya, namun sama-sama memiliki visi demi memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih baik.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) menilai, penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku kental akan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Anggota DPR RI dari Komisi V yang juga daerah pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhammad Syauqie memantau pelaksanaan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025 di Kota Palangka Raya.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan?menyatakan akan menaati proses hukum dan bersifat kooperatif menyusul penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
