| | BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pemerintah Kabupaten Barito Timur menandatangani nota kesepahaman atau MoU bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah bertempat di Ruang Rapat Bupati Bartim, Rabu, 27 Oktober 2021.
Selain Ketua BNNP Kalteng Brigjen Pol Roy H Siahaan dan Bupati Bartim Ampera AY Mebas, penandatanganan MoU itu juga dihadiri oleh Wakil Bupati, Kapolres, Kajari, Karutan, Pabung Kodim 1012, Kadis Kesehatan, Kadis PMDSos serta Direktur RSUD Tamiang Layang.
Dalam sambutannya, Bupati Ampera menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BNNP Kalteng atas upaya memerangi dan melawan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di Kabupaten Barito Timur.
Menurutnya, penandatanganan MoU merupakan perwujudan kebulatan tekad dan komitmen bersama, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN di Indonesia, khususnya di Barito Timur.
"Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan masyarakat menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda bahkan mulai merambah ke dunia pendidikan dan birokrasi
pemerintahan," kata Bupati. --page Hal ini harus mendapat perhatian serius dari kita semua apabila kita tidak ingin generasi bangsa ini hancur karena penyalahgunaan narkotika.
"Perlu kita pahami bersama bahwa upaya pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak bisa hanya dilakukan oleh BNN, akan tetapi memerlukan dukungan dari seluruh pihak baik instansi pemerintah, aparat penegak hukum maupun seluruh komponen masyarakat karena hal ini telah menjadi program prioritas nasional dan menjadi masalah kita bersama," tambahnya.
Ampera berharap penandatangan MoU dapat memberikan dampak yang positif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Barito Timur.
"Kami juga mengharapkan peran aktif dan kerja sama yang sinergis antara BNN dengan seluruh instansi pemerintah dan komponen masyarakat dalam upaya P4GN ini," imbuhnya. (BOLE MALO/B-5) | |
