BORNEONEWS, Sampit - Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur menjamin data dapodik tenaga kontrak guru tetap aman alias tidak dihapus. Sehingga jika itu menjadi syarat penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diyakinkan akan tetap aman.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotim Susiawati mengatakan, bahkan pemerintah juga sudah merancang solusi lain yakni akan mengeluarkan kebijakan menaikkan dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).
"Dana ini nantinya bisa digunakan untuk menggaji para tekon di bidang pendidikan yakni tenaga pengajar. Hal ini adalah upaya yang dapat dilakukan pemerintah sembari menunggu guru kontrak lulus tes PPPK. Untuk itu para guru kontrak juga harus berusaha," ujarnya, Sabtu, 9 Juli 2022.
Lebih lanjut disebutkannya, meski demikian gaji guru kontrak nantinya akan berbeda-beda karena menyesuaikan dengan jumlah peserta didik yang dipegangnya. Tentu gaji guru kontrak di kota dan di daerah luar kota akan berbeda, karena di kota lebih banyak peserta didiknya.
"Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, karena saat ini kami masih menyusun terlebih dahulu terkait bagaimana teknis pelaksanaanya. Kalau sudah selesai akan kami sosialisasikan juga kepada guru-guru kontrak dan pihak sekolah nantinya, supaya tidak ada kesalahpahaman ketika gaji mereka berbeda," ungkapnya.
--page
Menurutnya, untuk memperjuangkan para tekon, Bupati Kotim mengusulkan pada pemerintah pusat untuk pengangkatan PPPK sebanyak 1.015 orang. Termasuk di dalamnya guru kontrak, sehingga pihak sekolah tidak perlu khawatir kekurangan tenaga pendidik. (HAMIM/B-5)
