BORNEONEWS, Pangkalan Bun: SENGKARUT kelistrikan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terbilang parah. Bahkan sejumlah korban jiwa, akibat terjadinya padam listrik, sudah berjatuhan. Persoalan listrik ini dinilai telah merusak wibawa para pemangku kebijakan di Kobar. DPRD Kobar meminta permasalahan listrik tidak dibiarkan berlarut-larut dam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kobar diminta segera ambil sikap tegas.
Anggota Komisi B DPRD Kobar, Sutiana menuturkan, pemerintah daerah seharusnya lebih responsif dan serius menyikapi persoalan dinamika krisis kelistrikan di Kobar. Menurut Sutiana, pemerintah daerah harus bisa menjaga harapan masyarakat, dengan menunjukkan sikap dan kebijakan yang tepat serta tegas terhadap pihak-pihak terkait pengelola kelistrikan di Kobar.
"Kalau perlu, panggil petinggi-petinggi PLN (area dan atau wilayah). Agar kita bisa mendapat penjelasan terkait persoalan listrik di Kobar. Apa saja sih hal-hal yang membuat listrik di Kobar bermasalah terus. Kok masih sering mati listrik. Apakah ini karena defisit daya atau ada permasalahan lain? Kemudian apa kira-kira solusinya? Apa yang bisa kita bantu dan lain-lain," ujar Sutiana, Kamis (17/3).
Terlepas ada tidaknya sikap tegas pemerintah daerah. Dirinya akan segera mengusulkan kepada para pimpinan di DPRD, untuk bisa memanggil atau menghadirkan pihak PLN Rayon Pangkalan Bun dalam forum rapat dengar pendapat di DPRD. Dirinya ingin ada kejelasan dari PLN, atas beberapa persoalan listrik yang berlangsung saat ini.
"DPRD harus segera memanggil pihak PLN. Karena masalah listrik ini sudah membuat korban nyawa berjatuhan. Dalam pertemuan sebelumnya, sewaktu mengunjungi PLTU Kumai. Pihak PLN mengatakan pemadaman listrik ini dikarenakan adanya kekurangan daya. Katanya nanti ada mesin pembangkit listrik yang akan didatangkan. Nah kita mau tahu, langkah antisipasi apa yang sudah PLN miliki. Kalau nanti ada mesin pembangkit listrik yang rusak lagi." (RD/B-7)
Rep: Raden Ariyo, Red: Sigit Pamungkas
Anggota Komisi B DPRD Kobar, Sutiana menuturkan, pemerintah daerah seharusnya lebih responsif dan serius menyikapi persoalan dinamika krisis kelistrikan di Kobar. Menurut Sutiana, pemerintah daerah harus bisa menjaga harapan masyarakat, dengan menunjukkan sikap dan kebijakan yang tepat serta tegas terhadap pihak-pihak terkait pengelola kelistrikan di Kobar.
"Kalau perlu, panggil petinggi-petinggi PLN (area dan atau wilayah). Agar kita bisa mendapat penjelasan terkait persoalan listrik di Kobar. Apa saja sih hal-hal yang membuat listrik di Kobar bermasalah terus. Kok masih sering mati listrik. Apakah ini karena defisit daya atau ada permasalahan lain? Kemudian apa kira-kira solusinya? Apa yang bisa kita bantu dan lain-lain," ujar Sutiana, Kamis (17/3).
Terlepas ada tidaknya sikap tegas pemerintah daerah. Dirinya akan segera mengusulkan kepada para pimpinan di DPRD, untuk bisa memanggil atau menghadirkan pihak PLN Rayon Pangkalan Bun dalam forum rapat dengar pendapat di DPRD. Dirinya ingin ada kejelasan dari PLN, atas beberapa persoalan listrik yang berlangsung saat ini.
"DPRD harus segera memanggil pihak PLN. Karena masalah listrik ini sudah membuat korban nyawa berjatuhan. Dalam pertemuan sebelumnya, sewaktu mengunjungi PLTU Kumai. Pihak PLN mengatakan pemadaman listrik ini dikarenakan adanya kekurangan daya. Katanya nanti ada mesin pembangkit listrik yang akan didatangkan. Nah kita mau tahu, langkah antisipasi apa yang sudah PLN miliki. Kalau nanti ada mesin pembangkit listrik yang rusak lagi." (RD/B-7)
Rep: Raden Ariyo, Red: Sigit Pamungkas
