KALIMANTAN Tengah (Kalteng) merupakan provinsi terbesar, namun belum ditempatkan sebagai daerah strategis untuk ketahanan pangan. Dengan wilayahnya yang luas sektor pangan seharusnya bisa dikembangkan di daerah ini. Bumi Tambun Bungai ini, misalnya, bisa dijadikan daerah pengembangan komoditas bawang merah.


Ketua Komisi IV DPRI RI, Edhy Prabowo, mengemukakan penilaian itu dalam pertemuan dengan Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo dan jajarannya, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng di Palangka Raya, Selasa (22/3/2016). Edhy sebelumnya menggelar kunjungan kerja selama dua hari dengan rekan-rekannya di Komisi IV, antara lain Hamdhani, anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng. 


“Negara belum turun. Kita tidak bisa sepenuhnya berharap kepada petani karena pendidikannya saja belum optimal, masih di bawah rata-rata. Usianya juga di atas 40 tahun, anak-anaknya sudah tidak mau ke pertanian. Yang kita minta, Kalteng harus menjadi sumber, selain energi yang sudah dieksploitasi besar-besaran, juga sumber pangan,” papar Edhy.


Menurutnya, lahan gambut yang banyak terdapat di Kalteng tak jadi penghalang untuk pengembangan sektor pangan. “Setelah kami tanya langsung ke petaninya, mereka hanya perlu kapur untuk menetralkan keasaman tanah. Begitu panen, bawang merah di Brebes 9-11 ton, di sini bisa sampai 7 ton. Kan enggak beda jauh. Setidak-tidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan di daerah sendiri dululah,” ujarnya.  


Harapan gubernur baru


Edhy berharap gubernur baru Kalteng, Sugianto Sabran yang akan segera dilantik dapat menjadikan provinsi ketujuh belas di Indonesia ini menjadi lumbung pangan baru. Ia juga yakin gubernur dapat mewujudkan harapan itu.


“Beliau adalah mantan anggota Komisi IV. Jadi mudah-mudahan bisa membaca permasalahan di Kalteng ini. Yang jelas Kalteng sudah punya lahan yang luas, yang penduduknya hanya 16 orang per kilometer per segi. Ini harusnya bisa dimanfaatkan seluas-luasnya,” ungkap politikus Partai Gerindra itu.


Edhy menjanjikan akan memperjuangkan anggaran pertanian dua kali lebih besar. “Kalau tahun kemarin sudah Rp32 triliun, tahun-tahun sebelumnya hanya Rp15 triliun.


Nanti dalam APBN Perubahan dengan penambahan lebih dari Rp12 triliun, kita akan berusaha optimal mendukung sektor pertanian ini. Pertambahan anggaran juga harus diikuti dengan hasil yang begitu besar di sektor ini,” tutupnya. 

(B-10)