BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam rangka peningkatan percepatan akses keuangan di daerah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Wilayah Barat yang mencakup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.
Kegiatan dilaksanakan di aula Bupati Kotawaringin Barat. Selain dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan tersebut juga dihadiri Pj Bupati Kotawaringin Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat, Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Koordinator dan Anggota TPAKD di Wilayah Barat serta Pemimpin Lembaga Jasa Keuangan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
"Rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja," kata Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz dalam keterangan resminya pada Jumat, 5 Juli 2024.
Selain itu juga, kata Danu, dalam kegiatan tersebut diberikan arahan strategis kepada masing-masing TPAKD di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
"Pada akhirnya diharapkan dapat lebih mengoptimalkan fungsi TPAKD dalam meningkatkan akses keuangan yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
--page
Pada kesempatan selanjutnya, Pj Bupati Kotawaringin Barat, H Budi Santosa yang dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat, Syahruddin menyampaikan bahwa menindaklanjuti arahan Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah pada saat rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kabupaten Kotawaringin Barat sebelumnya pada tanggal 2 Februari 2024 lalu, salah satu program TPAKD Kabupaten Kotawaringin Barat salah satunya adalah implementasi Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI di Desa Lalang.
Peran Lembaga Jasa Keuangan, kata Syahruddin, dapat dilakukan melalui sinergi dengan Badan Usaha Milik Desa, baik BumDes maupun BumDesma.
"Saya berharap dengan adanya program ini, kedepan kanal-kanal pembayaran digital seperti QRIS, dan lainnya dapat dijangkau dengan mudah sampai ke wilayah Pedesaan, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses layanan keuangan," tuturnya.
Selain itu, lanjut Syahruddin, peran Kepala dan Perangkat Desa setempat menjadi sangat penting untuk dapat menghidupkan BumDes atau BumDesma tersebut. (TESTI PRISCILLA/j)
