BORNEONEWS, Palangka Raya - Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa inklusi keuangan adalah bentuk ketersediaan akses pada berbagai Lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Iwan dalam laporannya yang dituturkan pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Wilayah Barat yang mencakup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara seperti dalam rilis OJK Kalteng pada Jumat, 5 Juli 2024.
"Urgensi peningkatan inklusi keuangan sejalan dengan tujuan peningkatan efisiensi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan, sehingga berdampak pada pertumbuhan kesejahteraan," kata Iwan.
Bank Indonesia, katanya, hadir dan turut serta mendukung pengembangan UMKM melalui 3 pilar, yaitu korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan.
"Salah satu upaya yang dilakukan terhadap pengembangan UMKM yaitu UMKM go digital dan peningkatan akses pembiayaan UMKM," tuturnya.
--page
Melalui program-program tersebut, kata Iwan lagi, diharapkan dapat mewujudkan UMKM yang naik kelas dan mampu menjangkau perluasan akses pasar.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Bupati Kotawaringin Barat. Selain dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan tersebut juga dihadiri Pj Bupati Kotawaringin Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat, Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Koordinator dan Anggota TPAKD di Wilayah Barat serta Pemimpin Lembaga Jasa Keuangan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. (TESTI PRISCILLA/j)
