BORNEONEWS, Pulang Pisau - Grafik penyerapan anggaran dan kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan angka yang baik. Realisasi keuangan dan fisik proyek Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Juli 2016, menempati urutan kedua di Provinsi Kalimantan Tengah, dalam penyerapan dan pelaksanaan program pembangunan pada triwulan kedua.
“Dalam pelaksanaan rapat Tepra juga grafik kita menunjukkan angka yang lebih baik. Dalam realisasi keuangan kita mencapai 40,57 persen dan realisasi keuangan pada posisi 50,41 persen,” kata Bupati Pulang Pisau, H Edy Pratowo kepada pers, usai mengikuti rapat pimpinan Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (Tepra) di Aula Bappeda Pulpis, Selasa (2/8/2016).
Dengan adanya penyerapan yang baik ini Bupati berharap semua jajaran aparatur SKPD lingkup Pemkab Pulang Pisau untuk bisa lebih bersemangat. “Intinya bagaimana tercipta rasa damai dan aman untuk membangun kota tercinta,” ujar Edy.
Menurutnya dengan adanya pencapaian-pencapaian yang baik dalam pembangunan, hingga perkembangan ekonomi di masyarakat, Kabupaten Pulang Pisau sudah mulai diperhitungkan dengan daerah lain untuk dapat disejajarkan.
Dia meminta SKPD tidak terlena dengan hasil-hasil yang telah dicapai, karena masih banyak program pembangunan yang harus diselesaikan oleh Pemkab Pulang Pisau, untuk menuju masyarakat yang damai, maju, berkadilan dan sejahtera. Menurutnya banyak waktu yang baik untuk mengerjakan kegiatan yang berhubungan dengan fisik karena masih musim kemarau.
Menurutnya progress realisasi fisik dan keuangan mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya, baik untuk belanja langsung dan tidak langsung. “Kita beharap seluruh skpd menggenjot realisasi fisik keuangan dilaksanakan dengan baik. “Ini juga menjadi catatan khususn bagi skpd yang masih rendah dalam realisasi keuangan dan fisik,” terangnya.
Untuk pencapaian penyerapan anggaran, Dinas Pemuda dan Olah Raga berada pada posisi terendah yakni sebesar 27, 64%, diikuti Dinas Pekerjaan Umum 28,51%, kemudian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah 30,24%, Dinas Pertanian dan Peternakan 31,74% dan RSUD 35,68%. (JAMES DONNY/N).
