KUALA KAPUAS –

BORNEONEWS, Kuala Kapuas – Bupati Kapuas, HM Wiyatno menghadiri kegiatan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Kamis, 10 April 2025.

Musrenbang secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, yang didampingi oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Halluk, para anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, serta para pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

"Hari ini kami menghadiri Musrenbang tingkat Provinsi Kalteng, ini forum untuk menyusun program pembangunan," katanya.

Sebelumnya, saat membuka kegiatan, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menekankan pentingnya forum Musrenbang sebagai wadah strategis untuk memastikan pembangunan yang terintegrasi dan selaras di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

“Pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2026 merupakan bagian dari RPJMD 2025–2029, yang disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah masa jabatan 2025–2030,” ujarnya.

Gubernur Agustiar juga memaparkan visinya untuk lima tahun ke depan, yaitu Mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya masyarakat Dayak dan umumnya masyarakat Kalimantan Tengah, dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat, guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi utama, yakni: penguatan ekonomi daerah, pendidikan berbasis etika dan budaya, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, layanan kesehatan yang inklusif, serta pemberdayaan kearifan lokal dalam setiap kebijakan pembangunan.

Lebih lanjut, Gubernur Agustiar juga menjelaskan konsep pembagian wilayah pembangunan Kalimantan Tengah ke dalam tiga zona, yaitu Timur, Tengah, dan Barat. 

Masing-masing zona memiliki tema dan fokus pembangunan yang berbeda, seperti hilirisasi energi dan pangan, pusat perdagangan dan riset, hingga kawasan industri serta konservasi berkelanjutan.

“Saya mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar program pembangunan ini, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Bumi Tambun Bungai,” pungkasnya. (DODI/H)