BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan dan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui kegiatan asistensi dan monitoring evaluasi (monev) penganggaran yang digelar secara daring, Rabu, 16 April 2025.
Kegiatan yang dilaksanakan melalui zoom meeting pada pukul 13.30 hingga 18.00 WIB ini dipusatkan di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur, dan diikuti oleh Asisten I Sekda Barito Timur, Ari Panan P Lelu, bersama perwakilan dari RSUD Tamiang Layang, BPBD Damkar, DPMDSos, Dinas Kesehatan, serta sejumlah relawan.
"Forum asistensi dan monitoring ini menjadi langkah strategis untuk memastikan anggaran BPJS Ketenagakerjaan digunakan secara efektif dan programnya menyentuh sasaran yang tepat," ujar Ari Panan.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antar instansi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan bagi pekerja, khususnya tenaga non-ASN, perangkat desa dan pekerja rentan.
Dalam kegiatan tersebut, masing-masing kabupaten/kota memaparkan data penganggaran dan kepesertaan. Untuk Kabupaten Barito Timur, pada tahun anggaran 2025, telah dialokasikan dana sebesar Rp179.467.980 untuk program BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Barito Timur saat ini terdiri dari 2.794 tenaga non-ASN, 988 perangkat desa dan 580 pekerja rentan. Pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan ulang kepesertaan pada 2025 guna memastikan keakuratan dan pembaruan data peserta.
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan benar-benar terdata dan terlindungi. Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandas Ari Panan. (AGUSTINUS BOLE MALO/j)
