BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Yuliansah Andrias, menegaskan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada layanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, transformasi digital menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Pernyataan tersebut disampaikan Yuliansah, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Palangka Raya yang digelar di Aula Kantor Perwakilan BI Kalteng, Rabu 4 Juni 2025.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Layanan publik dan pengelolaan keuangan daerah harus berbasis digital agar lebih efektif dan mampu menjawab tantangan tata kelola modern,” ujar Yuliansah.
Ia menambahkan, Bank Indonesia melalui TP2DD terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi sistem digital, termasuk dalam transaksi non-tunai, sistem informasi keuangan daerah, hingga integrasi layanan publik secara elektronik.
--page
Kegiatan HLM tersebut, tambahnya menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam mendorong percepatan digitalisasi di Kota Palangka Raya.
"Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini turut diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan mitra strategis, termasuk Bank Indonesia," ujarnya.
Dengan percepatan digitalisasi, diharapkannya kualitas layanan publik semakin meningkat, pengelolaan anggaran daerah menjadi lebih transparan, serta ekosistem ekonomi digital di daerah tumbuh lebih kuat dan inklusif. (MARINI/y)
