BORNEONEWS, Palangka Raya - Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Tengah, Raden Anggy Priansyah, mengungkapkan lima sektor ekonomi dengan penggunaan fasilitas kredit terbesar di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan tren pembiayaan yang dominan di berbagai industri utama.
"Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi yang paling tinggi dalam pemanfaatan kredit, dengan nilai mencapai Rp14,99 triliun, atau 29,48 persen dari total kredit yang beredar. Meskipun demikian, tingkat kredit bermasalah atau NPL sektor ini terpantau cukup rendah, yaitu 0,79 persen," kata Raden Anggy dalam kegiatan Media Update Triwulan II 2025 yang bertajuk "Berbagi Berita tentang Perkembangan Industri Jasa Keuangan" atau Batang Garing pada Jumat, 13 Juni 2025 di Kota Palangka Raya.
Di posisi kedua, sektor pemilikan peralatan rumah tangga lainnya, yang mencakup pinjaman multiguna, memanfaatkan kredit sebesar Rp13,99 triliun, atau 27,50 persen dari total pembiayaan. Sektor ini memiliki NPL sebesar 1,44 persen, yang masih dalam kategori terkendali.
"Sektor perdagangan besar dan eceran juga menjadi penerima kredit yang signifikan, dengan total Rp9,50 triliun, atau 18,67 persen dari total kredit. Namun, tingkat kredit bermasalah di sektor ini lebih tinggi dibanding dua sektor sebelumnya, yaitu 2,93 persen," katanya.
Sementara itu, sektor pemilikan rumah tinggal mencatat kredit sebesar Rp5,51 triliun, atau 10,83 persen dari total pembiayaan. NPL di sektor ini mencapai 2,65 persen, yang menunjukkan perlunya pengawasan lebih lanjut terhadap kelayakan kredit.
"Terakhir, sektor industri pengolahan menyerap Rp1,10 triliun, atau 2,17 persen dari total kredit, dengan NPL sebesar 3,77 persen. Tingkat NPL ini adalah yang tertinggi dibandingkan empat sektor lainnya, yang menunjukkan adanya tantangan dalam industri tersebut," jelasnya.
Menurut Raden Anggy Priansyah, OJK Kalteng akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi kredit di berbagai sektor guna memastikan stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Tengah.
“Kami akan terus mendorong edukasi finansial agar penggunaan kredit dapat dilakukan secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan,” jelas Raden Anggy.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis atau PEPK dan LMSt OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Andrianto Suhada dan Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, serta Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Triantony. (TESTI PRISCILLA/H)
