BORNEONEWS, Sampit – Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 dimaknai sebagai momen refleksi dan perbaikan diri bagi jajaran Polres Kotawaringin Timur (Kotim).
"Komitmen kami di Kotim kami memaknainya bahwa kami akan berbenah, merefleksi diri, memperbaiki segala kekurangan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa kami hadir untuk mengayomi masyarakat," kata Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain, Selasa, 1 Juli 2025.
Polres Kotim menggelar upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Halaman Pemkab Kotim. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kotim Halikinnor dan Ketua DPRD Kotim Rimbun.
Lanjutnya, peringatan Hari Bhayangkara ke 79 tahun ini mengusung tema Polri untuk masyarakat. Sehingga pihaknya memaknai bahwa Polri hadir berbuat, bermanfaat untuk masyarakat.
"Pada dasarnya berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2022 kami adalah pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, penegak hukum dan menjaga kamtibmas. Maka dengan penyampaian yang fundamental ini kami berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ujarnya.
Dalam upacara tersebut, dirinya membacakan sambutan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Iwan Kurniawan. Ia mengatakan, sejak awal berdirinya Polri memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Namun di era saat ini tuntutan terhadap kinerja Polri semakin tinggi. Masyarakat menuntut kehadiran polri yang tidak hanya tegas dalam hukum tetapi juga adil dalam tindakan, bijak dalam komunikasi, serta humanis dalam pelayanan.
"Kita menyadari bahwa zaman terus berubah, teknologi berkembang pesat, dinamika sosial semakin kompleks dan tantangan keamanan semakin beragam. Oleh karena itu Polri harus terus berbenah diri, memperkuat internal, memperbaiki pelayanan serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas," tambahnya.
Dalam konteks Kalimantan Tengah, tantangan Polri bukan hanya pada aspek kamtibmas semata tetapi juga berkaitan dengan isu lingkungan hidup, konflik lahan, peredaran narkoba, kejahatan jalanan hingga informasi digital.
"Untuk itu Polri tidak bisa bekerja sendiri, namun harus membangun sinergi yang kokoh dengan seluruh elemen bangsa, pemerintah daerah, tni tokoh adat, tokoh agama, akademisi, media dan tentunya masyarakat," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
