BORNEONEWS, Palangka Raya - Camat Jekan Raya, Untung Sutrisno, memimpin rapat koordinasi dan sinergi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayahnya.
Rapat ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan relawan pemadam kebakaran. Kegiatan ini merupakan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung panjang di tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, Camat Untung Sutrisno menekankan pentingnya sinergitas dan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah terjadinya Karhutla. Ia meminta agar setiap desa membentuk tim pemadam kebakaran desa (TPKD) yang aktif dan siap siaga.
"Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya Karhutla dan tata cara pencegahannya juga menjadi poin penting yang dibahas," jumat, 25 Juli 2025.
Berbagai strategi pencegahan Karhutla dibahas dalam rapat tersebut. Salah satunya adalah pembuatan sekat bakar dan jalur api guna membatasi penyebaran api jika terjadi kebakaran.
Pemantauan wilayah rawan Karhutla secara berkala juga akan ditingkatkan, dengan melibatkan teknologi seperti pemantauan melalui drone atau satelit jika memungkinkan.
Selain itu, Camat Untung Sutrisno juga menghimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran, seperti membakar lahan secara sembarangan. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan segera jika melihat adanya titik api atau potensi kebakaran di lingkungan sekitar.
Kerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI juga akan diperkuat dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pembakaran lahan secara sengaja.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam mencegah dan menanggulangi Karhutla di wilayah Jekan Raya selama musim kemarau tahun 2025.
"Dengan sinergitas dan kesiapsiagaan semua pihak, diharapkan wilayah Jekan Raya dapat terhindar dari bencana Karhutla yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan," pungkasnya. (PATHUR/H)
