BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Nurhidayah paparkan realisasi anggaran Triwulan II dalam Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun 2025 yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalteng. Kegiatan berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Jalan RTA Milono No. 01 Palangka Raya, Senin, 28 Juli 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo dan dihadiri oleh kepala daerah dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Fokus utama rapat adalah mengevaluasi capaian realisasi APBN dan APBD hingga triwulan II.
Pada kegiatan tersebut Bupati memaparkan progres realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kobar hingga akhir Juni 2025.
"Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp741,78 miliar atau sebesar 45,54 persen dari target Rp1,62 triliun. Sementara realisasi Belanja Daerah berada pada angka Rp553,62 miliar atau 33,77 persen dari pagu anggaran Rp1,63 triliun," jelas Bupati.
Menurut Bupati, realisasi pendapatan Pemkab Kobar belum optimal karena masih adanya kendala perizinan, terutama pada sektor tambang silika dan galian C.
"Selain itu, beberapa perusahaan sawit besar juga belum menerbitkan BPHTB untuk Hak Guna Usaha mereka," jelas Bupati.
Bupati mengatakan, pada sisi belanja, realisasi juga mengalami hambatan. Salah satunya disebabkan oleh instruksi efisiensi belanja pada triwulan I, serta proses pengadaan barang dan jasa yang masih dalam tahapan administrasi.
"Namun demikian, kami bersyukur karena Kobar tetap masuk dalam posisi empat besar capaian realisasi belanja dari 14 kabupaten/kota se-Kalteng," jelas Bupati.
Bupati menjelaskan, Pemkab Kobar, telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk percepatan realisasi, di antaranya melalui pelaporan mingguan realisasi oleh perangkat daerah, pelaksanaan rapat koordinasi rutin, serta penerbitan surat edaran Bupati terkait percepatan realisasi APBD.
"Melalui evaluasi ini, kami terus berupaya menjaga komitmen dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik," jelas Bupati.
Bupati berharap rapat TEPRA ini menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah di Kalteng untuk memperkuat koordinasi.
"Selain itu juga meningkatkan sinergi, dan menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (WAHYU KRIDA/H)
