BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Nurhidayah menghadiri Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun 2025 yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Rapat TEPRA dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, dan bertujuan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan anggaran baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Lantai 3 Kantor Gubernur Kalteng, Jalan RTA Milono, Palangka Raya, Senin, 28 Juli 2025.
Dalam kesempatan ini, Bupati Nurhidayah memaparkan capaian anggaran serta tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kobar selama semester pertama 2025.
Ia menyampaikan, hingga akhir Juni, realisasi Pendapatan Daerah Kobar telah mencapai Rp741,78 miliar atau 45,54% dari target Rp1,62 triliun. Sementara itu, Belanja Daerah telah terealisasi sebesar Rp553,62 miliar atau 33,77% dari total pagu anggaran sebesar Rp1,63 triliun.
Meski begitu, Nurhidayah mengakui masih ada beberapa kendala yang menghambat optimalisasi anggaran, seperti belum selesainya perizinan sektor tambang silika dan galian C, serta belum terbitnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Hak Guna Usaha dari sejumlah perusahaan besar kelapa sawit.
"Di sisi lain, realisasi belanja juga terhambat akibat adanya instruksi efisiensi belanja pada triwulan I serta proses pengadaan barang dan jasa yang masih dalam tahapan administrasi," ungkapnya.
Namun demikian, Kabupaten Kobar tetap menunjukkan pencapaian yang baik. Bupati Kobar menyampaikan Pemerintah Kabupaten Kobar berhasil menempati posisi empat besar dari 14 kabupaten/kota se-Kalteng dalam capaian realisasi belanja daerah.
Capaian tersebut tak lepas dari strategi percepatan yang diterapkan, seperti pelaporan mingguan dari perangkat daerah, koordinasi rutin, hingga edaran Bupati untuk mendorong percepatan realisasi APBD.
"Melalui evaluasi ini, kami terus berupaya menjaga komitmen dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik," tegas Nurhidayah.
Ia menambahkan, melalui Rapat TEPRA ini diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan sinergi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Semua itu demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai. (NURITA/H)
