BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam upaya mempercepat akses keuangan di wilayah perdesaan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD menggelar kegiatan Inkubasi Pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI di Desa Sungai Bundung, Kabupaten Sukamara pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat setempat dan berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat desa yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di desa juga memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan layanan keuangan formal, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun pengembangan usaha,” ujar Primandanu dalam rilisnya.
Menurut Primandanu, Desa Sungai Bundung dipilih sebagai lokasi inkubasi karena memiliki potensi lokal yang kuat, baik dari sisi sumber daya alam maupun semangat kewirausahaan masyarakatnya. Dengan pendekatan berbasis potensi lokal, ekosistem keuangan yang dibangun diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan.
Kegiatan inkubasi ini mencakup pelatihan literasi keuangan, pendampingan usaha mikro, serta fasilitasi akses terhadap produk dan layanan keuangan seperti tabungan, kredit usaha rakyat, dan asuransi mikro. Selain itu, OJK juga menggandeng lembaga keuangan dan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan program ini.
Primandanu menambahkan bahwa sinergi antara OJK, TPAKD, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program EKI.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar ekosistem yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mampu bertahan dalam jangka panjang,” katanya.
Dengan adanya program ini, OJK Kalteng berharap dapat mendorong lahirnya desa-desa inklusif lainnya di Kalimantan Tengah.
“Desa Sungai Bundung adalah awal. Kami ingin menjadikan ini sebagai model yang bisa direplikasi di wilayah lain, sehingga inklusi keuangan bukan hanya wacana, tapi menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutur Primandanu. (TESTI PRISCILLA/H)
