BORNEONEWS, Palangka Raya - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki Cabang Kalimantan Tengah terus memperkuat peran sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong praktik industri sawit yang berkelanjutan.
Sekretaris Eksekutif Gapki Kalteng, Rawing Rambang, mengatakan bahwa kolaborasi yang dibangun tidak hanya sebatas komunikasi, tetapi juga implementasi program bersama yang menyentuh aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
Menurut Rawing, Gapki secara aktif bersinergi dengan program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup dan ketenagakerjaan.
“Gapki ini organisasi para pengusaha kelapa sawit, tetapi kami selalu berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai hal. Misalnya terkait lingkungan hidup, kami mendorong seluruh anggota untuk menerapkan standar keberlanjutan seperti RSPO maupun ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil),” kata Rawing pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, penerapan prinsip ISPO dan RSPO menjadi wujud nyata komitmen sektor swasta terhadap pelestarian lingkungan.
“Dalam sertifikasi ISPO dan RSPO itu ada aturan yang jelas, tidak boleh membuka hutan, harus melibatkan masyarakat sekitar, dan mempertahankan hak-hak adat masyarakat. Jadi prinsip keberlanjutan benar-benar menjadi dasar dalam setiap aktivitas industri sawit,” jelasnya.
Selain aspek lingkungan, Gapki juga berperan dalam mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Rawing menegaskan bahwa salah satu fokus utama organisasi adalah mengakomodasi masyarakat di sekitar perkebunan agar ikut berpartisipasi dan memperoleh manfaat ekonomi.
“Kita berusaha semaksimal mungkin agar tenaga kerja lokal bisa terserap di sektor perkebunan. Ini bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan juga bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Rawing menilai posisi Gapki memang strategis sebagai “penengah” antara pemerintah dan pelaku usaha. Menurutnya, organisasi ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dua arah, baik menyampaikan aspirasi pengusaha kepada pemerintah maupun meneruskan kebijakan pemerintah kepada para pelaku industri.
“Gapki itu menjadi jembatan. Ketika ada kebijakan baru dari pemerintah, kami bantu sosialisasikan ke anggota. Sebaliknya, jika ada kendala di lapangan, kami sampaikan kembali ke pemerintah agar bisa dicarikan solusi,” ujarnya.
Rawing berharap, pola kemitraan yang sudah terjalin baik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan kolaborasi yang sinergis, ia optimistis industri sawit di Kalimantan Tengah dapat terus tumbuh tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial.
“Kuncinya komunikasi dan kolaborasi. Dengan begitu, pembangunan sektor sawit bisa berkelanjutan dan memberi manfaat bagi semua pihak,” tuturnya. (TESTI PRISCILLA/H)
