BORNEONEWS, Palangka Raya - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menegaskan kesiapannya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam pemenuhan kewajiban Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai atau DAS dan Reboisasi akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan atau TMKH. Hal ini disampaikan dalam Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS dan Reboisasi di Palangka Raya.
Wakil Ketua II GAPKI Kalteng, Au Rizky Djaya, yang tampil sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa industri sawit di Kalimantan Tengah menghadapi tantangan kompleks, baik dari sisi produksi maupun regulasi.
“Isu strategis yang kami hadapi antara lain kepastian bahan baku, perubahan kebijakan yang tidak konsisten, serta isu lingkungan yang terus menjadi sorotan global,” ungkapnya dalam rilis pada Kamis, 6 November 2025.
Rizky menjelaskan, GAPKI mendorong seluruh perusahaan anggota untuk taat terhadap aturan pemerintah dalam hal pemenuhan kewajiban rehabilitasi DAS dan reboisasi.
“Kami berkomitmen membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan kewajiban ini, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan di sekitar wilayah operasional perkebunan,” katanya.
Lebih lanjut, Rizky menyampaikan bahwa GAPKI juga berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan bagi anggotanya agar proses pelaksanaan rehabilitasi DAS dilakukan dengan tepat. Ia menegaskan, keberhasilan pelaksanaan program ini akan mencerminkan keseriusan industri sawit dalam menjaga ekosistem hutan dan keseimbangan lingkungan.
Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalteng, Rawing Rambang, menambahkan bahwa kegiatan Bimtek ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi antara dunia usaha dan pemerintah.
“Melalui forum seperti ini, kita bisa menyamakan langkah agar target rehabilitasi berjalan sesuai arah kebijakan nasional dan kondisi di daerah,” tuturnya.
Menurut Rawing, GAPKI akan terus melakukan monitoring dan komunikasi intensif dengan anggotanya untuk memastikan setiap perusahaan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam melibatkan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan lingkungan.
Kegiatan Bimtek TMKH ini tidak hanya membahas aspek teknis pelaksanaan rehabilitasi, tetapi juga mendorong pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan industri sawit di tengah tantangan global. Peserta dari berbagai perusahaan perkebunan aktif berdiskusi dan menyampaikan pengalaman implementasi di lapangan.
Melalui komitmen bersama antara GAPKI, pemerintah, dan pelaku usaha, Kalimantan Tengah diharapkan dapat menjadi contoh daerah yang mampu mengelola kewajiban lingkungan secara bertanggung jawab tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. (TESTI PRISCILLA/y)
