BORNEONEWS, Pulang Pisau – Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifa'i, menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rapat Forum Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026, yang digelar di Aula Bapperida, Selasa, 10 Maret 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta, Sekretaris Daerah Tony Harisinta, seluruh kepala perangkat daerah, serta para camat dari delapan kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau.
Bupati Ahmad Rifa'i menyampaikan bahwa setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan memerlukan koordinasi antarinstansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan atau stakeholders.
Menurutnya, proses tersebut telah dimulai melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan yang dilaksanakan pada Desember 2025 hingga Januari 2026 lalu, dan akan dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat kabupaten yang direncanakan berlangsung pada 31 Maret 2026.
“Rapat forum perangkat daerah yang kita laksanakan hari ini merupakan wadah bersama para pelaku pembangunan untuk mensinergikan dan mensinkronisasikan hasil Musrenbang tingkat desa dan kecamatan dengan rencana kerja perangkat daerah untuk program dan kegiatan tahun 2027,” ujar Rifa’i.
Ia menjelaskan, tahapan perencanaan tersebut merupakan tahun kedua dari pelaksanaan dokumen RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025–2029 dengan tema pembangunan *“Pengembangan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya.
Rifa'i juga mengingatkan bahwa forum perangkat daerah merupakan kelanjutan dari Musrenbang tingkat kecamatan, di mana perangkat daerah bersama pihak kecamatan menyepakati usulan yang dapat diakomodir maupun yang belum dapat direalisasikan.
“Saya instruksikan agar seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen rencana kerja tahun 2027 mengacu pada hasil kesepakatan forum perangkat daerah dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut penting agar pembangunan daerah benar-benar mencerminkan skala prioritas yang bertumpu pada kepentingan masyarakat dan tidak ada lagi pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Selain itu, Bupati juga menekankan beberapa hal penting dalam merumuskan prioritas pembangunan. Di antaranya, setiap pembahasan program dan kegiatan harus memperhitungkan aspek efisiensi dan efektivitas agar aspirasi masyarakat dapat diakomodir secara optimal sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan di setiap bidang pembangunan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan kegiatan.
“Hindari ego sektoral dalam penyusunan perencanaan. Kita harus mengedepankan profesionalitas agar kepentingan pembangunan daerah bisa berjalan secara proporsional,” ungkapnya.
Bupati juga berharap proses perencanaan dan penganggaran dapat menerapkan pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan prioritas nasional maupun prioritas daerah, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (RETHA/y)
