BORNEONEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam penyaluran program bantuan sosial Kartu Huma Betang.
Junaidi menjelaskan bahwa Kartu Huma Betang merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Oleh karena itu, akurasi data dan ketepatan penerima menjadi kunci keberhasilan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh yang berhak.
"Kami meminta agar pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap pendataan, verifikasi, hingga proses penyaluran. Jangan sampai ada nama yang terdaftar namun bukan merupakan warga yang benar-benar membutuhkan, atau sebaliknya, warga yang layak justru tidak mendapatkan haknya," ujar Junaidi, Jumat, 27 Maret 2026.
Politisi asal Demokrat ini juga mengingatkan bahwa pengawasan yang baik tidak hanya tanggung jawab satu pihak saja, melainkan melibatkan peran serta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, instansi terkait, hingga partisipasi aktif masyarakat.
Transparansi dalam setiap tahapan penyaluran sangat diperlukan untuk meminimalisir potensi penyimpangan atau kesalahan data.
Selain pengawasan internal dari pemerintah daerah, Junaidi juga mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi.
Jika ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi penyimpangan dalam penyaluran, masyarakat diharapkan berani melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dan menyeluruh, diharapkan penyaluran Kartu Huma Betang dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.
"Hal ini akan menjamin bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak positif dan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang membutuhkan," pungkasnya. (PATHUR/H)
