BORNEONEWS, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyoroti persoalan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan pengamanan di sejumlah SPBU sebagai salah satu kendala dalam penanganan antrean panjang BBM di Kota Palangka Raya.
Dalam rapat koordinasi penanganan BBM, Fairid menyebut kondisi di SPBU Jalan Ir Soekarno relatif aman, namun operasional di lapangan masih terkendala minimnya jumlah petugas sehingga membutuhkan dukungan aparat keamanan untuk membantu pengaturan antrean masyarakat.
“Awalnya hanya ada tiga petugas SPBU. Saat dibantu aparat keamanan, pelayanan jadi cukup terbantu,” ujarnya, saat rapat koordinasi penanganan permasalahan BBM yang digelar di Ruang Rapat Peteng Karuhei I, Jumat 8 Mei 2026 malam.
Sementara itu, untuk SPBU Tangkiling, Fairid mengatakan pengamanan terutama pada malam hari masih menjadi perhatian serius. Menurutnya, pengelola SPBU mengaku belum mampu membuka layanan 24 jam karena keterbatasan jumlah personel.
“Faktor utama masih kekurangan SDM sehingga belum mampu operasional penuh sampai 24 jam,” katanya.
Dalam forum tersebut, pihak PT Pertamina Patra Niag?` juga menegaskan bahwa pengisian BBM subsidi wajib menggunakan barcode, terutama bagi kendaraan roda dua, sesuai ketentuan distribusi subsidi yang berlaku.
Terkait usulan jalur khusus bagi pengemudi ojek online (ojol), Fairid menyebut hal tersebut masih belum dapat diterapkan untuk saat ini. Meski demikian, pemerintah daerah meminta adanya tambahan bantuan personel serta dukungan dari Pertamina agar pelayanan di SPBU dapat berjalan lebih tertib dan antrean bisa segera terurai.
Pemerintah Kota Palangka Raya bersama aparat gabungan dan Pertamina akan terus melakukan evaluasi operasional SPBU, termasuk pengaturan antrean dan penambahan pengamanan, guna mencegah kepadatan kendaraan semakin meluas di sejumlah titik SPBU. (MARINI/H)
