BORNEONEWS, Palangka Raya - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat sinergi pengembangan ekonomi daerah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Tahun 2026 dengan fokus pada pengembangan komoditas buah naga.
Kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Kota Palangka Raya, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), pembudidaya buah naga, hingga offtaker sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz mengatakan, pengembangan komoditas buah naga menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat rantai ekosistem usaha mulai dari pembiayaan, pendampingan, hingga kepastian pasar bagi para pembudidaya.
“Melalui kolaborasi seluruh pihak, kami ingin memastikan pengembangan ekonomi daerah berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya para pembudidaya buah naga di Kalimantan Tengah,” ujarnya dalam rilis pada Jumat, 22 Mei 2026.
Ia menjelaskan, sebelum penandatanganan kerja sama dilakukan, OJK Kalteng telah melaksanakan berbagai tahapan penguatan ekosistem PED, di antaranya melalui Focus Group Discussion (FGD), kajian program, serta koordinasi bersama pemerintah daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), LJK, dan calon offtaker.
Dari hasil koordinasi tersebut, buah naga ditetapkan sebagai komoditas unggulan Kalimantan Tengah pada 2026.
Primandanu mengungkapkan, implementasi program juga telah berjalan melalui penyaluran pembiayaan kepada para pembudidaya. Bank Rakyat Indonesia telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp6,5 miliar, sementara Bank Negara Indonesia menyalurkan Rp350 juta.
Selain itu, komoditas buah naga juga mulai disiapkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan dengan total penyediaan mencapai 440 kilogram.
Ia menambahkan, seluruh pihak yang terlibat berkomitmen memperluas akses pembiayaan bagi pembudidaya, memperkuat pendampingan usaha, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan keberlanjutan program pengembangan ekonomi daerah tersebut.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pembudidaya, dan offtaker menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat dan berdaya saing,” tuturnya. (TESTI PRISCILLA/y)
