BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya terus mematangkan peta jalan (roadmap) digitalisasi perlindungan sosial guna meningkatkan mutu pelayanan publik.
Namun, dalam proses transisi menuju sistem berbasis digital ini, pemerintah daerah mengakui masih adanya sejumlah tantangan klasik yang harus dihadapi di lapangan.
Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menyatakan bahwa kesiapan jaringan internet dan infrastruktur pendukung menjadi salah satu fokus utama yang sedang dibenahi.
Keandalan jaringan dinilai sangat krusial agar sistem baru yang dibangun dapat diakses tanpa kendala teknis yang berarti. Selain masalah infrastruktur teknis, Arbert juga menyoroti pentingnya pemerataan akses teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah kota berkomitmen agar digitalisasi ini tidak justru menciptakan sekat baru bagi warga yang belum akrab dengan teknologi gadget atau internet.
"Tantangan seperti kesiapan jaringan hingga pemerataan akses bagi masyarakat juga turut menjadi perhatian serius dalam peta jalan digitalisasi perlindungan sosial," katanya, Sabtu, 6 Juni 2026.
Oleh karena itu, peta jalan yang disusun tidak hanya fokus pada pembangunan aplikasi atau sistem di internal pemerintahan, melainkan juga menyentuh aspek edukasi ke masyarakat. Langkah ini diambil agar warga sebagai penerima manfaat siap dan mampu menggunakan layanan digital yang disediakan.
Pemerintah Kota Palangka Raya kini tengah merumuskan solusi strategis untuk memperkecil kesenjangan digital tersebut, termasuk di wilayah-wilayah yang minim sinyal. Sinergi dengan penyedia layanan telekomunikasi dan penguatan pos-pos pelayanan lokal terus diupayakan sebagai langkah antisipasi.
"Melalui penanganan tantangan yang komprehensif ini, program percontohan (piloting) digitalisasi perlindungan sosial diharapkan dapat berjalan adil dan merata," ucapnya.
Pada akhirnya, sistem ini ditargetkan mampu menyalurkan bantuan dan layanan sosial secara lebih cepat, tepat sasaran, dan menyentuh seluruh warga kota tanpa terkecuali. (HENDRI/H)
