BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya membutuhkan tambahan personel dan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan tambahan pasukan diperlukan untuk membantu penanganan di lapangan. Pemko juga berharap dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Kementerian Kehutanan dapat diperkuat.
Menurut Arbert, kebutuhan tersebut semakin mendesak karena anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kota Palangka Raya mulai menipis akibat tingginya biaya operasional penanganan Karhutla.
Saat ini sekitar 360 personel aktif berada di lapangan. Mereka membutuhkan dukungan logistik, konsumsi dan biaya operasional selama menjalankan tugas pemadaman dan penanganan Karhutla.
“Personel kita yang aktif di lapangan sekitar 360 orang. Mereka tentu membutuhkan biaya operasional dan konsumsi setiap hari. Dengan kondisi titik api yang meningkat, kita kewalahan kalau hanya mengandalkan kemampuan daerah,” kata Arbert, Selasa, 29 September 2026.
Untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran tersebut, Pemko Palangka Raya telah menambahkan anggaran sebesar Rp4,8 miliar melalui APBD Perubahan. Anggaran itu diarahkan untuk memperkuat penanganan Karhutla dan kebencanaan.
Meski demikian, Arbert menilai dukungan dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan, terutama untuk memperkuat personel dan sumber daya di lapangan.
"Penanganan Karhutla membutuhkan kekuatan yang memadai karena luas wilayah dan kondisi lapangan tidak dapat sepenuhnya ditangani dengan kemampuan daerah," tambahnya.
Pemko berharap, BNPB dan Kementerian Kehutanan dapat memberikan dukungan tambahan sehingga penanganan Karhutla dapat dilakukan lebih maksimal. Dukungan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban daerah sekaligus mempercepat pengendalian kebakaran di lapangan. (MARINI/y)
