BORNEONEWS, Sampit — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta dukungan perusahaan besar untuk ikut membantu pemerintah daerah mengatasi dua persoalan mendesak sekaligus, yaitu kesulitan air bersih serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang melanda wilayah tersebut.
"Mudah-mudahan perusahaan dan desa yang berada di sekitar lokasi perusahaan juga dapat membantu desa-desa sekitar untuk kebutuhan air bersih," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Multazam, Senin, 27 Juli 2026.
Ia menyampaikan hal itu seiring peringatan pakar Klimatologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, yang memprediksi potensi fenomena Super El Nino pada tahun 2026. Karakter serta puncak El Nino kali ini diperkirakan akan lebih kuat dibandingkan peristiwa serupa pada tahun 2023.
Menurut Multazam, dampak fenomena tersebut sudah mulai terasa sejak awal Juli ini. Oleh karena itu, kewaspadaan harus segera ditingkatkan guna mengantisipasi karhutla sekaligus kekeringan yang melanda daerah.
"Nantinya akan ada pilihan, air bersih atau air pemadaman. Mudah-mudahan karhutla terkendali, sehingga kami bisa membagi kekuatan untuk distribusi air bersih. Pilihan ini memberi konsekuensi masing-masing," tambahnya.
Kekeringan yang melanda wilayah selatan Kotim sudah berlangsung sekitar dua pekan, sehingga warga di sejumlah desa mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah daerah melalui Perumdam Tirta Mentaya bersama BPBD terpaksa memasok air bersih menggunakan mobil tangki dari Sampit ke desa-desa yang terdampak.
Terbaru, laporan warga Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, menyebutkan bahwa masyarakat di salah satu dukuh di desa tersebut sudah sangat kesulitan memperoleh air bersih dan meminta bantuan serta solusi dari pemerintah daerah, mengingat kondisi ini dikhawatirkan akan berlangsung cukup lama.
BPBD juga mewaspadai agar kesulitan air bersih tidak meluas ke wilayah lain, termasuk kawasan utara dan hulu Sungai Mentaya. Pasalnya, jika aliran sungai surut, kualitas air akan menurun drastis akibat tingkat kekeruhan yang tinggi sehingga tidak layak dikonsumsi.
Multazam juga mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap air isi ulang belum tentu dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
"Kalau masyarakat yang berpenghasilan rendah dan apalagi kalau di dalamnya ada kelompok rentan. Misal orang tua renta yang terbatas, kelompok disabilitas, ibu hamil dan menyusui serta anak-anak. Air isi ulang juga harus dipastikan diproduksi sesuai kriteria dan ketentuan," tegasnya.
Oleh karena itu, BPBD mengimbau perusahaan besar untuk turut berkontribusi dalam penanggulangan karhutla sekaligus pemenuhan kebutuhan air bersih. Sementara itu, desa-desa yang masih memiliki kecukupan air bersih juga diharapkan saling membantu desa tetangga yang sedang kekurangan.
Multazam pun memberikan apresiasi sekaligus mencontohkan langkah salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah membantu pembuatan sumur bor dalam di Desa Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Bantuan tersebut terbukti sangat bermanfaat dan menjadi sumber air bersih warga hingga saat ini.
"Ada contoh di desa Bagendang Tengah. Ada unit sumur bor dalam dari CSR pihak ketiga. Sekarang berproduksi baik. Berdasarkan laporan bulan Mei/Juni 2026 saat kami pertemuan persiapan menghadapi bencana karhutla dan kekeringan. Ini bisa menjadi contoh," pungkas Multazam. (DEVIANA/y)
