BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, melontarkan kritik keras kepada PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir yang dinilai telah merugikan masyarakat dan pelaku usaha di Kota Palangka Raya.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat gabungan DPRD Kota Palangka Raya bersama Pemerintah Kota Palangka Raya dan PT PLN (Persero) yang membahas persoalan pemadaman listrik yang hingga kini masih terjadi.
Menurut Khemal, masyarakat selama ini hanya menerima informasi mengenai jadwal pemadaman bergilir tanpa mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai penyebab utama terjadinya gangguan kelistrikan tersebut. Kondisi ini, kata dia, menimbulkan ketidakpastian dan memperbesar kerugian masyarakat.
"Masyarakat hanya diberi jadwal pemadaman, tetapi tidak dijelaskan secara terbuka apa penyebabnya. Akibatnya pelaku UMKM merugi, bahan makanan rusak, peralatan elektronik terancam rusak, bahkan aktivitas ekonomi terganggu. PLN harus bertanggung jawab, jangan hanya menyampaikan informasi pemadaman tanpa solusi," tegas Khemal, Kamis 30 Juli 2026.
Ia menilai, jika pemadaman listrik terus berlanjut tanpa adanya langkah perbaikan yang jelas, PLN harus mempertanggungjawabkan dampak yang ditanggung masyarakat. Menurutnya, pelayanan kelistrikan merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya diberikan secara andal dan profesional.
Khemal juga mendesak PLN membuka secara transparan penyebab pemadaman, langkah penanganan yang sedang dilakukan, serta target waktu normalisasi sistem kelistrikan agar masyarakat tidak terus hidup dalam ketidakpastian.
"Kita berharap hasil rapat hari ini menghasilkan komitmen nyata dari PLN untuk segera memperbaiki kondisi kelistrikan di Kota Palangka Raya, sehingga kerugian yang dialami masyarakat dan pelaku usaha tidak terus berulang," harapnya. (MARINI/H)
