Kapolri Tolak Polri Berada di Bawah Kementerian
Kapolri menilai, penempatan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Bhayangkara, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Politik
Rayakan HUT Megawati ke-79, DPC PDI Perjuangan Katingan Hijaukan Alam dan Tebar 5.000 Benih Ikan
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Katingan menggelar aksi lingkungan bertajuk, "Program Rawat Pertiwi".
Abdul Gofur
Suka:0Komentar:0
Pengamat Nilai Kunjungan Prabowo ke London Perkuat Posisi Indonesia di Panggung Global
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia tampak lebih progresif dalam membangun relasi luar negeri.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Deklarasi jadi Parpol, Gerakan Rakyat Harap Anies jadi Presiden RI
Anies telah diberikan kartu tanda anggota nomor 0001 oleh Sahrin pada 17 Desember 2025
ANTARA
Suka:0Komentar:0Gerakan Rakyat Deklarasi jadi Parpol, Target Terdaftar pada Februari 2026
Proses pendaftaran Gerakan Rakyat sebagai partai politik di Kemenkum merupakan perjuangan yang tidak ringan karena harus memenuhi sejumlah persyaratan
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Hasto Tegaskan PDIP Menolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD
Penolakan tersebut berangkat dari pengalaman sejarah Indonesia pada masa Orde Baru, ketika sistem kekuasaan yang terpusat membatasi partisipasi publik dan memicu krisis legitimasi kepemimpinan di daerah.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Lohing Simon Mundur dari Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalteng, Freddy Ering Jabat Sementara
Sebelum penetapan ketua fraksi secara definitif, DPD PDIP Kalteng menunjuk Yohanes Freddy Ering sebagai ketua sementara untuk menjaga kelancaran agenda fraksi di DPRD.
Pathur Rahman
Suka:0Komentar:0
Pengamat Nilai Pilkada Melalui DPRD Berisiko Hasilkan Pemimpin Minim Legitimasi
Menurut Efriza, persoalan utama dalam pilkada tidak langsung bukan terletak pada kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan, melainkan pada kualitas kandidat yang diajukan oleh elite politik. Ia menyebut, pemimpin yang terpilih tanpa keterlibatan langsung rakyat berisiko tidak merepresentasikan kehendak publik.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Komisi Informasi Pusat Perintahkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menyatakan permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar putusan yang dibacakan dalam persidangan.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Megawati Nilai Wacana Pilkada Lewat DPRD sebagai Pengkhianatan Reformasi
Presiden Kelima Republik Indonesia itu menilai Pilkada langsung merupakan salah satu capaian penting Reformasi yang lahir dari perjuangan panjang rakyat dalam merebut kembali hak-hak politiknya setelah puluhan tahun berada di bawah sistem kekuasaan yang terpusat.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
KPU Kalteng Rekap DPB Semester II 2025: Ada 2,04 Juta Pemilih Terdaftar dan106 Ribu Pemilih Baru
Kegiatan rekapitulasi dan pemutakhiran DPB ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan KPU Kalteng untuk menjaga mutu data pemilih
Marini
Suka:0Komentar:0
KPU Kalteng Tetapkan Rekap DPB Semester II 2025, Palangka Raya Satu-satunya yang Perempuan Lebih Dominan
Rincian untuk Kota Palangka Raya ujarnya mencatat 111.796 pemilih laki-laki dan 113.337 pemilih perempuan, dengan total keseluruhan sebanyak 225.133 pemilih. Daerah ini memiliki 5 Kecamatan dan 30 Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah penyebaran data pemilih tersebut.
Marini
Suka:0Komentar:0
KedaiKOPI: Integritas-Ketegasan Kunci Masyarakat Lihat Pemimpin Ideal
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menjelaskan riset bertajuk "Eksplorasi Kriteria Pemimpin Ideal Nasional" itu dilakukan untuk menginformasikan kepada elite politik dan calon pemimpin tentang kriteria, kategori, kompetensi pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat di Indonesia.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Kriminolog UI Dorong Alternatif Pidana untuk Atasi Kepadatan Lapas dan Rutan
Menurut Sofyan, kepadatan narapidana bukan sekadar masalah teknis, tetapi berkontribusi besar terhadap meningkatnya potensi kerusuhan di dalam lapas dan rutan. Oleh karena itu, ia merekomendasikan sejumlah kebijakan pemidanaan alternatif, seperti pidana pengawasan, kerja sosial, serta penerapan denda yang lebih proporsional.
ANTARA
Suka:0Komentar:0
PDIP Nilai Wacana Pilkada Dipilih DPRD seperti Poco-Poco
Alasan menekan politik uang (money politics) tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk merampas hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Megawati Disambut Prananda dan Hasto Hadiri Rakernas PDIP Hari Kedua
BORNEONEWS, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disambut putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat kembali…
ANTARA
Suka:0Komentar:0
Ulang Tahun ke-53 PDIP, Sigit K Yunianto Minta Kader Jalankan Program Megawati
Seiring berjalannya waktu, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terus berupaya menjalankan mandat dari rakyat dengan mengusung program-program yang bertujuan untuk kemajuan bangsa.
Pathur Rahman
Suka:0Komentar:0
GMNI Kalteng: Pilkada DPRD Bukan Jawaban, Reformasi Politik Jadi Kunci
Reformasi partai politik dan penegakan hukum pemilu menjadi agenda mendesak. Tanpa itu, demokrasi lokal akan terus menghadapi masalah, meski sistem pemilihan diubah.
Testi Priscilla
Suka:0Komentar:0
Pilkada DPRD, GMNI Kalkeng: Stabilitas Politik atau Kembali ke Sistem Elitis
Wacana pilkada DPRD harus dikaji secara historis dan sosiologis. Jangan sampai langkah ini menjadi kemunduran demokrasi, yang justru mengulang praktik lama dengan kemasan baru.
Testi Priscilla
Suka:0Komentar:0
Drama Venezuela: Ekonomi Konflik dan Posisi Indonesia
Amerika Serikat tidak menekan Venezuela karena cinta demokrasi atau perang melawan narkoba. Yang terjadi adalah apa yang bisa disebut ekonomi konflik, ketika konflik dan sanksi digunakan untuk menata ulang kepentingan energi dan ekonomi, sehingga elite dan rakyat akhirnya menerima perubahan yang menguntungkan pihak luar.
Penulis Opini
Suka:0Komentar:0