Anggota Kompolnas Gufron Mabruri dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin, 5 Januari 2026 mengatakan, rekomendasi soal reformasi Polri itu berdasarkan perspektif Kompolnas yang dihimpun dari berbagai diskusi dengan sejumlah elemen.
Semula tata cara penegakan hukum pidana materiel, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Transformasi budaya tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas internal institusi, tetapi juga memberikan dukungan maksimal dalam mewujudkan agenda Astacita pemerintah.
Ada yang bilang pemilihan melalui DPRD itu selaras dengan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Sila ke-4 Pancasila menyebutkan, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."
Affandi Affan, SH, MH, Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sekaligus Managing Partner Serambi Law Firm, menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari pemidanaan, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan kerugian akibat korupsi.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid mengatakan pertemuan empat ketua partai politik pada Minggu (28/12), membahas beragam hal untuk kebaikan bangsa.
Rezasyah mengatakan hubungan Indonesia dengan China telah terjalin sejak ribuan tahun. Untuk itu, benar bahwa China memiliki peran penting bagi Indonesia.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Zulkifli Hasan secara daring pada Minggu, 28 Desember 2025, sekaligus menandai penetapan kepemimpinan PAN di 13 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah.
PDI Perjuangan memberangkatkan 30 unit ambulans dan 90 tenaga medis menuju lokasi bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dalam rangka membantu pemulihan para korban banjir.
Apresiasi disampaikan PKS, salah satunya karena distribusi logistik yang mencapai lebih dari 2.400 ton, dan mencerminkan kerja luar biasa pemerintah dalam merespons bencana secara cepat dan efektif
Muskercab diikuti oleh jajaran pengurus PCNU Kabupaten Kapuas, pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) NU se-Kabupaten Kapuas, badan otonom NU, serta lembaga-lembaga NU. Suasana kegiatan berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan, dengan diskusi yang terbuka dan demokratis.
Rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya
"Partai akan terus mendorong terciptanya kebijakan yang inklusif dan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama atau suku,"