Besaran PDRB tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kapasitas ekonomi Kalimantan Tengah. Nilai itu juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tercatat sebesar 3,53 persen dibandingkan triwulan II 2025.
Pesan itu disampaikan dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, pada Upacara Hari Jadi ke-24 Kabupaten Barito Timur di halaman Kantor Bupati Barito Timur, Sabtu, 8 Agustus 2026.
AKMPR siap menyelenggarakan Program Diploma I Pertanian untuk mencetak Taruna Tani Huma Betang yang terampil, modern, dan mendukung ketahanan pangan Kalteng.
Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Serbaguna Indoor Palangka Raya. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian.
Penyaluran perangkat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas digital di Kalimantan Tengah. Selain memperlancar komunikasi pemerintahan, akses internet yang lebih stabil diharapkan mempercepat digitalisasi pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Pemprov Kalteng terus mengupayakan penyelesaian persoalan kawasan hutan yang menghambat kepastian hukum atas lahan masyarakat melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran mengatakan ketersediaan jaringan internet yang andal menjadi fondasi penting dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan. Melalui hibah perangkat Starlink, pemerintah desa diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalteng memperkuat sumber daya manusia kesehatan sekaligus memastikan masyarakat di wilayah terpencil memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 17,16 persen, disusul Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,68 persen.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dr. Mikko Uriamapas Ludjen, menjelaskan masa penugasan tenaga kesehatan tersebut berlaku hingga 31 Desember 2026. Evaluasi menjadi mekanisme untuk memantau pelaksanaan tugas selama berada di wilayah penempatan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BP-BPK) Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, mengatakan hingga saat ini baru dua pemerintah daerah yang menaikkan status penanganan karhutla menjadi tanggap darurat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dr. Mikko Uriamapas Ludjen, mengatakan ketersediaan tenaga kesehatan yang profesional, kompeten, dan tersebar merata menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kalteng.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran pada Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Perangkat tersebut akan dimanfaatkan oleh sekolah dan puskesmas, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses internet.
"Program Pendidikan Vokasi D-1 Bidang Pertanian merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian
Pendanaan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program yang dipimpin Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kementerian Pertanian RI dan Akademi Komunitas Muhammadiyah Palangka Raya.
Gubernur menegaskan efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi harus diwujudkan melalui perencanaan yang kreatif, cermat, terukur, dan tepat sasaran dengan mengurangi pemborosan serta memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden mengatakan, rakor tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan dalam berbagai bidang
Gubernur menilai GP Ansor memiliki posisi strategis dalam memperkuat harmoni kehidupan bermasyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam membangun daerah