Ia mengajak orang tua, tenaga pendidik, dan pemerintah memperkuat sinergi dalam mendampingi tumbuh kembang anak, sehingga manfaat program pendidikan tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Bupati Gunung Mas menghentikan sementara operasional PT PMM karena kewajiban kebun plasma 20 persen untuk masyarakat disebut belum terealisasi sejak 2019.
Jaya bersama dengan dinas terkait dan pihak terkait lainnya langsung mendatangi kantor PT JJU pada Jumat, 16 Oktober 2026 dan berharap mendapatkan kepastian dari apa yang disampaikan.
"Perangkat Daerah, camat, kepala puskesmas, desa, kelurahan, sampai RT dan RW, serta seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi, bersinergi, dan saling mendukung,"
"Kegiatan tersebut merupakan momen untuk memperkenalkan program Sekolah Rakyat, fasilitas pendidikan, serta perkembangan siswa kepada pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat,"
Jaya mengambil langkah tegas tersebut lantaran kedua PBS itu belum memenuhi kewajiban salah satunya terkait minimal 20 persen kebun plasma untuk masyarakat dan pemisahan HGU kebun inti dan kebun plasma.
Efrensia mengajak seluruh organisasi perempuan di Kabupaten Gunung Mas untuk mengambil peran nyata yakni dengan cara menjadi pendukung utama, menjadi penyambung lidah regulasi dan membantu memutus rantai stigma.
Panitia Pilkades Gunung Mas 2027 diminta menjaga netralitas dan memetakan potensi konflik sejak awal agar seluruh tahapan berlangsung aman dan demokratis.
Sebagian kegiatan PT BMB Estate Kurun dan Manuhing dihentikan selama enam bulan karena kewajiban HGU belum tuntas. Izin usaha terancam dicabut jika tak dipenuhi.
Operasional PT BMB Estate Kurun dan PT BMB Estate Manuhing dihentikan sementara satu bulan karena kewajiban pemisahan HGU inti dan plasma dinilai belum tuntas.
Menurut Efrensia, visi dan misi penting dimiliki setiap calon kades agar ketika terpilih nantinya dapat menjalankan program pembangunan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.