INILAHCOM, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Kadin Indonesia mengusulkan anggaran stimulus ekonomi dikerek menjadi Rp1.600 triliun, atau setara 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Alasan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar semua sektor ekonomi terdampak Pandemi Covid-19 bisa terbantu. Lantaran itulah, anggaran stimulus ekonomi perlu dana besar.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad justru mematahkan usulan Kadin tersebut. Dia menyebut, usulan tersebut tidak didukung data yang akurat. "Jika Kadin ingin menggerakan sektor rill harusnya memiliki skema penyelamatan UMKM. Apalagi, ada 129 juta tenaga kerja aktif berada di sektor UMKM. Atau 96 persen," papar Kamrussamad.
Selain itu, kata Kamrussamad, sektor UMKM merupakan klaster pertama yang terdampak pandemi COVID-19. Apabila porsi stimulus ekonomi untuk sektor perbankan mencapai Rp600 triliun, namun UMKM kecil prosinya, jelas tidak adil dan tidak menyelesaikan masalah.
"Kalau konsepnya seperti itu, bisa dipastikan UMKM tidak akan menikmati. Tapi hanya korporasi besar yang mengambil manfaat. Di sini potensi mega skandal seperti BLBI dan Bank Century terualng lagi, menjadi semakin besar," tegasnya.
--page
"Mereka mendesak Bank Indonesia untuk melakukan printing money dan membeli Surat Utang Negara (SUN) yang akan diterbitkan pemerintah dengan memggunakan Perppu No 1 Tahun 2020. Publik harus mengawasi secara ketat terhadap arah kebijakan ini. Demi kepentingan rakyat ke depan," papar Kamrussamad.
Selanjutnya, anak buah Prabowo ini menjamin bahwa parlemen sangat mendukung dunia usaha, khususnya sektor UMKM. "Ini penting karena ada nasib jutaan saudara-saudara kita di UMKM. Kita tidak ingin pengangguran bertambah," tegasnya.[ipe/INILAHCOM]
