BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah, Ati Mulyati mengatakan bahwa 96 persen UMKM di seluruh wilayah Indonesia masih belum memiliki perizinan.
"Pelaku UMKM terutama yang di Kalimantan Tengah jika memiliki kendala kami harapkan dapat segera menginformasikan dan menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait adanya keringanan biaya dan waktu yang diberikan," kata Ati pada Jumat, 28 Mei 2021.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, drg Andjar Hari Purnomo mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, perlu adanya keseimbangan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Namun demikian, perekonomian juga tetap berjalan.
"Dalam hal penyelenggaraan pelatihan keamanan pangan, di Kota Palangka Raya masalah yang dihadapi adalah berkaitan dengan keterbatasan anggaran daerah," kata drg Andjar.
Solusi terkait dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya telah melakukan pelatihan keamanan pangan mandiri, yang artinya pelatihan tersebut tidak tergantung pada anggaran pemerintah, karena biaya yang diperlukan juga tidak cukup besar.
--page
Selanjutnya, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy berharap, pemangku kepentingan bidang ekonomi di Kalteng dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak terkait lainnya, termasuk asosiasi pelaku UMKM/IKM.
"Mengingat permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM/IKM tidak dapat diselesaikan hanya oleh salah satu pihak saja maka diperlukan koordinasi yang baik dari kita semua," kata Otto. (TESTI PRISCILLA/B-7)
