BORNEONEWS, Tamiang Layang - Polres Barito Timur membentuk Posko Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla di Desa Sarapat, Kecamatan Dusun Timur, Jumat, 1 September 2023.
Kapolres Barito Timur AKBP Viddy Dasmasela melalui Wakapolres Kompol Andika Rama menjelaskan, pembuatan Posko Terpadu Karhutla merupakan salah satu upaya Polres Barito Timur dalam mengawasi dan mencegah terjadinya karhutla.
“Posko terpadu ini nantinya akan berfungsi sebagai posko penanganan kebakaran hutan dan lahan serta sebagai posko pelaporan jika ada terjadi kebakaran hutan dan lahan.,” ucapnya.
Andika menambahkan, selain berjaga di posko, petugas juga akan melakukan patroli karhutla serta memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat terkait pembakaran hutan dan lahan.
Dia berharap posko tersebut dapat difungsikan secara optimal untuk penanganan dan pencegahan kasus karhutla yang semakin meningkat di Barito Timur dalam beberapa hari terakhir.
--page
“Semoga Posko Terpadu Karhutla yang kita buat untuk kepentingan bersama ini dapat berjalan dengan baik guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat berakibat pada rusaknya ekosistem serta membuat kerugian yang besar bagi masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Barito Timur," kata Wakapolres.
Pemkab Barito Timur menetapkan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlaku mulai 1 September hingga 10 November 2023.
Sebelum penetapan status tersebut, terlebih dahulu diadakan rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Barito Timur dan dihadiri Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD Damkar, perwakilan BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, Kapolres Barito Timur, Kalaksa BPBD Damkar Barito Timur, Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Kasi Intel Kejari Barito Timur, BMKG Barito Selatan Danramil 1012-04 Tamiang Layang, para camat, pimpinan BUMD dan perusahaan swasta serta relawan pada Rabu, 30 Agustus 2023.
Hasil rapat koordinasi tersebut kemudian dituangkan dalam berita kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh peserta rapat.
Adapun poin-poin kesepakatan bersama yaitu menetapkan status siaga darurat bencana karhutla selama 71 hari mulai 1 September 2023 hingga 10 Nopember 2023 dan membentuk posko siaga darurat bencana dan pos lapangan sebanyak 5 buah.
--page
Kemudian menetapkan tugas pos lapangan yaitu apel bersama karhutla di posko, sosialisasi/patroli pencegahan karhutla, membantu pemadaman serta membuat dan menyampaikan laporan harian ke posko induk. (BOLE MALO/H)
