BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arif M Norkim, meminta Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui APBD Perubahan 2026.
Hal ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi musim kemarau yang berlangsung panjang hingga Maret 2027. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar penanganan Karhutla tidak terkendala keterbatasan anggaran.
Arif mengatakan, pemerintah tidak boleh hanya menyiapkan anggaran berdasarkan kondisi kebakaran yang terjadi saat ini. Perencanaan harus mempertimbangkan kemungkinan kemarau panjang dan meningkatnya risiko Karhutla dalam beberapa bulan ke depan.
“Kalau prediksi BMKG kemarau bisa berlangsung sampai Maret 2027, maka anggaran penanganan Karhutla harus disiapkan dan diperkuat melalui APBD Perubahan,” ujar Arif saat RDP Karhutla di Ruang Rapat Paripurna Rabu, 16 September 2026.
Menurutnya, anggaran tersebut perlu diarahkan untuk mendukung kegiatan pencegahan, patroli wilayah rawan, pemadaman, penyediaan air, operasional personel, serta kebutuhan peralatan penanganan Karhutla.
Arif juga mengingatkan agar pemerintah memperkuat koordinasi antara BPBD, pemadam kebakaran, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. Penanganan di lapangan harus dilakukan secara cepat, terutama ketika muncul titik api di wilayah yang berdekatan dengan permukiman warga.
Selain berdampak terhadap lingkungan, Karhutla juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan. Karena itu, menurut Arif, kesiapan anggaran harus mencakup dukungan layanan kesehatan serta langkah perlindungan peserta didik apabila kualitas udara kembali memburuk.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika kebakaran sudah meluas. Antisipasi harus dilakukan sejak sekarang, termasuk memastikan anggaran dan peralatan tersedia,” katanya.
Arif berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat mengakomodasi kebutuhan penanganan Karhutla secara realistis. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama selama potensi kemarau panjang masih berlangsung. (MARINI/H)
