JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional menyampaikan bahwa penundaan penerapan Peraturan Deforestasi Uni Eropa, yang dikenal dengan istilah *EU Deforestation Regulation* (EUDR), selama satu tahun seharusnya tidak perlu dilakukan. Sabarudin, yang menjabat sebagai Ketua SPKS Nasional, berpendapat bahwa sejak peraturan EUDR mulai berlaku pada 29 Juni 2023, sudah tersedia waktu yang cukup bagi para pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Ia menekankan bahwa perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang berasal dari negara penghasil seperti Indonesia telah berupaya untuk mempersiapkan diri. Beberapa di antara mereka bahkan telah mengumpulkan data geospasial mengenai wilayah tanam mereka. Hal ini menunjukkan kesiapan untuk mematuhi ketentuan EUDR sudah ada, ujar Sabarudin dalam keterangannya di Jakarta. Sebelumnya, pada Rabu (2/10) lalu, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengusulkan penundaan penerapan EUDR selama satu tahun. Jika usulan tersebut diterima oleh Parlemen Eropa dan Dewan, maka EUDR dijadwalkan mulai berlaku pada 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar, sementara untuk perusahaan mikro dan kecil, akan mulai berlaku pada 30 Juni 2026. Sabarudin menambahkan bahwa meskipun penundaan EUDR seharusnya tidak perlu, Uni Eropa dan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok tetap harus memberikan dukungan yang lebih besar untuk para petani kecil. Ia menekankan komitmen anggota SPKS untuk bebas dari deforestasi sekaligus keinginan mereka untuk menjadi bagian dari rantai pasok Uni Eropa. Namun, sampai saat ini, dukungan serta pendanaan bagi petani sawit dinilai masih terlalu minim. "Uni Eropa perlu memperkuat sistem dukungan dan pendanaan bagi petani kecil agar mereka bisa mematuhi EUDR," tambahnya. Lebih jauh lagi, Sabarudin menekankan bahwa penting bagi petani kecil untuk terlibat dalam rantai pasok minyak sawit menuju pasar Uni Eropa. Untuk memastikan partisipasi petani dalam rantai pasok, dukungan dari operator dan perusahaan sangat diperlukan. Ini harus diwujudkan melalui penguatan sistem ketelusuran, termasuk memberikan layanan seperti bantuan dalam pemetaan poligon serta penentuan titik koordinat kebun para petani. ANTARA