BORNEONEWS, Palangka Raya – Dalam rangka mengevaluasi pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2024 serta merencanakan pengendalian Karhutla Tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Karhutla di Ballroom Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, pada Selasa (19/11/2024).
Rakor ini diikuti oleh berbagai perangkat daerah, UPT KPH Dinas Kehutanan, BPBD Kabupaten/Kota, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda se-Kalimantan Tengah.
Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, dalam laporannya menyampaikan bahwa meskipun tidak semua peserta hadir secara tatap muka, panitia menyediakan fasilitas Zoom Meeting untuk memastikan partisipasi maksimal.
"Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian Karhutla tahun 2024 serta meningkatkan sinergisitas rencana pengendalian Karhutla tahun 2025, melalui kebijakan pengalokasian anggaran yang memadai sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," jelas Toyib.
Ahmad Toyib juga menjelaskan bahwa langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pengendalian Karhutla antara lain mengaktivasi Pos-Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla di seluruh Kabupaten/Kota. Aktivasi Pos Lapangan sepanjang musim kemarau memungkinkan patroli, sosialisasi, edukasi, deteksi dini, dan pemadaman karhutla dilakukan secara lebih efektif untuk mencegah atau mengatasi Karhutla sedini mungkin.
"Upaya aktivasi Pos Lapangan cukup efektif dalam pengendalian Karhutla. Dukungan dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai pada tahun 2025," tambahnya.
Mewakili Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, dalam sambutannya menegaskan komitmen Gubernur Kalimantan Tengah untuk mewujudkan "Kalteng Bebas Kabut Asap". Yuas Elko mengapresiasi keberhasilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melewati musim kemarau 2024 tanpa kabut asap yang signifikan, serta mengajak semua pihak untuk terus berupaya mengurangi dampak Karhutla.
"Kita patut bersyukur atas keberhasilan kita dalam menjaga Kalimantan Tengah Bebas Kabut Asap pada 2024. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama yang luar biasa dari semua pihak," ujarnya.
Yuas Elko mengingatkan pentingnya pengalokasian anggaran yang memadai untuk penanggulangan Karhutla, sesuai dengan peraturan yang ada, seperti Inpres 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. Hal ini penting agar pengendalian Karhutla dapat dilaksanakan secara optimal setiap tahunnya, terutama saat memasuki musim kemarau.
"Setiap daerah harus memastikan bahwa anggaran rutin pengendalian Karhutla cukup untuk mengaktifkan Pos Lapangan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla," tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menekankan bahwa pengendalian Karhutla adalah urusan bersama yang tidak hanya berdampak pada masyarakat tertentu, tetapi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, semua pihak harus bersama-sama melaksanakan upaya pengendalian Karhutla sesuai dengan regulasi yang ada untuk mewujudkan Kalteng bebas Karhutla.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan, Thomas Tandi Bua A.N., Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto, Plh. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri, Pramudya Ananta Boga, serta perwakilan dari BMKG Kalimantan Tengah, Agung Sudiono Abadi. Rakor ini juga dihadiri oleh pejabat terkait di BPBPK Kalteng. (TIM BORNEONEWS)
