PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Acara ini dipimpin langsung oleh Gubernur, Wakil Gubernur, serta Sekretaris Daerah, dan dihadiri oleh berbagai pejabat dari sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, perhubungan, pekerjaan umum, serta dinas pendapatan daerah.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, hadir mewakili Ketua Cabang GAPKI Kalimantan Tengah. Kehadirannya menegaskan komitmen GAPKI dalam mendukung kebijakan pemerintah guna meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor usaha perkebunan kelapa sawit.

Rapat koordinasi ini menekankan perlunya evaluasi dan sinkronisasi program secara berkelanjutan. Dengan adanya koordinasi yang konsisten, pemerintah dan sektor usaha dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk memajukan pembangunan di Kalimantan Tengah dalam jangka panjang.

"Sebagai organisasi yang menaungi pelaku usaha di sektor perkebunan kelapa sawit, GAPKI menegaskan komitmen untuk mematuhi segala regulasi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ketaatan terhadap peraturan dianggap sebagai langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan masyarakat," kata Rawing kepada Borneonews pada Jumat, 13 Juni 2025.

Melalui rapat ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat terus berkomitmen terhadap optimalisasi pendapatan daerah dan kemajuan pembangunan di Kalimantan Tengah.

"Koordinasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat," tutur mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng ini.

--page

Gubernur Kalimantan Tengah menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah dalam pembangunan daerah. Ia mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tetap menaati regulasi yang telah ditetapkan demi optimalisasi pendapatan daerah.

Dalam arahannya, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah memiliki dampak luas terhadap sektor pembangunan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Dengan meningkatnya pendapatan, pemerintah dapat lebih leluasa membiayai berbagai program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah," kata Gubernur.

Selain itu, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah diharapkan dapat berkontribusi bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility atau CSR, pembangunan kebun kemitraan, serta berbagai usaha produktif lainnya. Kontribusi ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. (TESTI PRISCILLA/Y)