BORNEONEWS, Palangka Raya - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Evaluasi Kinerja dan Capacity Building Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS Tahun 2025.
Acara ini berlangsung pada 28–29 Juli 2025 di Pangkalan Bun dan diikuti oleh jajaran pimpinan BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah Kalimantan Tengah.
Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat komunikasi konstruktif antara regulator dan pelaku industri keuangan, khususnya lembaga perbankan yang memiliki peran vital dalam perekonomian lokal.
“Kami ingin membangun ekosistem keuangan yang sehat, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan,” kata Primandanu dalam rilisnya pada Rabu, 30 Juli 2025.
Dalam forum ini, OJK menyampaikan evaluasi atas kinerja keuangan BPR dan BPRS di Kalimantan Tengah, serta membandingkannya dengan tren nasional. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang peningkatan kapasitas institusi keuangan lokal.
“Kami ingin BPR dan BPRS Kalteng mampu menjawab dinamika ekonomi dan teknologi secara strategis,” tambah Primandanu.
Selain evaluasi, OJK turut memberikan saran perbaikan operasional dan manajerial bagi BPR dan BPRS. Isu-isu penting yang dibahas antara lain penguatan tata kelola, peningkatan efisiensi, serta mitigasi risiko operasional yang relevan dengan kondisi terkini industri perbankan.
OJK juga mendorong percepatan digitalisasi di lingkungan BPR dan BPRS sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing. Menurut Primandanu, akselerasi digital tidak hanya menjadi kebutuhan teknologi, tetapi juga kunci kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Melalui digitalisasi dan penguatan kapasitas, kami harap BPR dan BPRS Kalteng semakin mampu mendukung inklusi keuangan dan menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah,” tutur Primandanu. (TESTI PRISCILLA/H)
