BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Sehat tidak boleh hanya menjadi tambahan regulasi tanpa arah.
Menurutnya, Raperda ini harus disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas, mulai dari alokasi anggaran, target indikator yang terukur, hingga keterlibatan lintas sektor agar benar-benar memberi dampak nyata.
Khemal menyebut, konsep “Kota Sehat” hanya akan menjadi slogan kosong jika tidak ada desain implementasi yang kuat. Ia menekankan bahwa kebijakan ini menuntut perencanaan yang matang dan keseriusan dari pemerintah daerah, bukan hanya sebatas formalitas rapat paripurna.
Namun, kritik publik mengemuka bahwa wacana serupa sudah berkali-kali digaungkan, tetapi persoalan mendasar belum juga tuntas. Sampah menumpuk di beberapa titik kota, fasilitas kesehatan di wilayah pinggiran masih terbatas, dan ruang terbuka hijau justru semakin berkurang akibat pesatnya pembangunan.
Khemal menambahkan, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat tidak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa dukungan fasilitas pendukung.
“Ketersediaan tempat sampah yang memadai, pelayanan kesehatan yang terjangkau, serta ruang terbuka hijau yang bisa diakses semua kalangan adalah fondasi nyata dalam mewujudkan kota sehat,” ujarnya, Kamis, 16 September 2025.
Hal ini menunjukkan bahwa tugas berat menanti pemerintah kota. Masyarakat membutuhkan aksi nyata berupa program-program konkret yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari, bukan sekadar regulasi di atas kertas. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap kebijakan Kota Sehat akan semakin menurun.
Selain aspek teknis, transparansi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian. Tanpa pengawasan ketat, ada risiko dana yang dialokasikan untuk program Kota Sehat tidak sampai pada sasaran. Pihaknya dari DPRD sebagai lembaga pengawasan harus memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
"Keterlibatan lintas sektor pun menjadi kunci. Dunia pendidikan, komunitas, swasta, hingga organisasi lingkungan harus dilibatkan agar program Kota Sehat bisa berjalan berkesinambungan. Tanpa dukungan luas, kebijakan ini akan sulit dijalankan secara konsisten," pungkasnya. (MARINI/H)
