BORNEONEWS, Palangka Raya - Bank Indonesia (BI) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk stabilisasi harga dan pasokan, serta mitigasi risiko kenaikan harga komoditas strategis pada tahun 2025.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah Andrias, mengatakan bahwa sinergi dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak sangat penting dalam upaya pengendalian inflasi. Ia menekankan bahwa inflasi merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan yang komprehensif dan terkoordinasi.
"Sinergi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dan program GNPIP perlu terus diperkuat untuk stabilisasi harga dan pasokan, serta mitigasi risiko kenaikan harga komoditas strategis," ujar Yuliansah Andrias, Kamis, 6 November 2025.
Lebih lanjut, Yuliansah Andrias menjelaskan bahwa BI akan terus memaksimalkan koordinasi dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi.
Ia mengatakan bahwa BI memiliki berbagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, seperti kebijakan moneter dan kebijakan sistem pembayaran.
"Kedepannya, Bank Indonesia akan terus memaksimalkan koordinasi dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi," tegasnya.
Selain itu, BI juga akan terus melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan harga dan pasokan komoditas strategis. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko inflasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.
Dengan sinergi, koordinasi, dan upaya yang berkelanjutan, diharapkan inflasi di Kalimantan Tengah dapat terus terkendali dan stabilitas ekonomi daerah dapat terjaga.
"Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya. (PATHUR/H)
